Dugaan Pemerasan, 2 Anggota DPRD Medan Mangkir dari Panggilan Kejati Sumut

- Jurnalis

Jumat, 22 Agustus 2025 - 20:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Dua Anggota DPRD Medan David Roni Sinaga dan Godfried Efendi Lubis diketahui mangkir dari panggilan penyelidik Pidana Khusus( Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumut soal dugaan pemerasan pengusaha hiburan di Medan.

Kini giliran Salomo Pardede dan Eko Afrianta Sitepu tak memenuhi panggilan Kejatisu Jumat (22/8).

Dalam keterangannya, Plt Kasipenkum Kejatisu M Husairi membenarkan tentang pemanggilan 4 wakil rakyat itu soal dugaan pemerasan pengusaha hiburan, Jumat (21/8)

” Iya benar.Keduanya tidak datang memenuhi panggilan penyelidik Kejatisu tanpa alasan yang jelas,” kata Juru bicara Kejati Sumut.

Menurut Husairi seharusnya kedua wakil rakyat itu datang menghadap ke penyelidik Pidsus terkait dugaan pemerasan pengusaha hiburan itu, Jum’at (22/3).

” Sesuai panggilan seharusnya wakil rakyat tersebut datang untuk dimintai keterangan soal dugaan tersebut ” ujarnya

Menurut dia, sesuai jadwal keempat anggota DPRD Medan itu datang Kamis dan Jumat(21-22/8). Tapi sampai berita ini diturunkan, ke 4 wakil rakyat tersebut belum datang dengan alasan yang belum jelas.

Sebelumnya Muhammad Husairi Plh Kasi Penkum mengakui Tim Penyelidik telah memanggil dan memintai keterangan 4 Anggota DPRD Kota Medan soal dugaan pemerasan terhadap sejumlah pengusaha hiburan di kota medan itu.

Baca Juga :  Breaking News! KPK Segel Kantor PT DNG di Padangsidimpuan, Tiga Orang " Diduga'' Ditahan, Satu Diantaranya Mantan Kepala Daerah

” Iya benar keempat wakil rakyat itu dimintai keterangan pada Kamis dan Jumat ,” kata Husairi beberapa waktu lalu.

Di tempat terpisah, Godfried Efendi Lubis yang namanya turut dalam daftar empat anggota dewan yang dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera (Kejatisu) terkait dugaan pemerasan terhadap beberapa pengusaha hiburan dengan alasan untuk kelengkapan dalam pengurusan perizinan berusaha dan pajak mengakui adanya surat tersebut. mengaku bahwa surat dari kejaksaan tersebut dikirim melalui Sekretariat DPRD Medan Medan .

“Coba abang tanyakan ke Sekretariat dulu bang. Karena surat itu (pemanggilan dari Kejatisu) dikirim kesana,” katanya.

Namun, secara tegas Godfried Effendi Lubis mengatakan bahwa surat pemanggilan itu hanya untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh beberapa pengusaha.

“Cuma diminta keterangan saja. Dan bukan saksi ya. Jadi hanya diminta keterangan. Masih jadi saksi ya. Dan keterangan itu karena saya sama-sama anggota Komisi 3. Karena dalam dugaan pemerasan itu kan yang dilaporkan adalah Ketua Komisi 3,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Kota Medan, Lailatul Badri yang dihubungi menyebut kasus itu diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (APH).

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi PUPR Sumut Menjerat Rektor USU, Arif T, " KPK RI Sedang Jalankan Strategi Makan Pinggir bermuara Ke Pusat, "

“Kita serahkan sepenuhnya ke APH. Kan belum dipanggil. Jadi belum tahu hasilnya. Apa pun hasilnya nanti kita kabari dan selanjutnya baru kita bertindak untuk sanksi yang diberikan. Kita tunggu hasil. Kita tidak bisa memvonis,” kata Lailatul Badri singkat.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memanggil empat anggota DPRD Medan dari Komisi III atas dugaan kasus pemerasan.

Pemanggilan tersebut berdasarkan surat Kejatisu Surat degan nomor B-1084/L.2.5/Fd.2/08/2025 ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Medan tertanggal 14 Agustus 2025. Dalam surat berisi permohonan bantuan pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan.

Keempat anggota DPRD Kota Medan dari Komisi III yang dipanggil oleh Kejatisu yakni:
1. Salomo Tabah Ronal Pardede
2. David Roni Ganda Sinaga
3. Godfried Effendi Lubis
4. Eko Afrianta Sitepu

Surat pemanggilan itu ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus, Mochamad Jeffry, SH, MHum. Dalam surat tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Print-351/L.2/Fd.2/07/2025 tanggal 09 Juli 2025.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Seputar Dugaan Korupsi Kadis PUPR Sumut, Arif Tampubolon, ” Rektor USU Harus Berjiwa Besar, Datang, Hadiri Panggilan KPK”
Kejaksaan Belum Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Smart Village Madina Rp 9,4 M
4 (Empat) Anggota DPRD kota Medan Dipanggil  Kejatisu, BK DPRD KOTA MEDAN, ” Kita Tunggu Hasilnya Dari APH “
DPRD Kota Medan gelar RDP Terkait Penutupan Akses Jalan oleh PT. KIM
Kasus Dugaan Korupsi PUPR Sumut Menjerat Rektor USU, Arif T, ” KPK RI Sedang Jalankan Strategi Makan Pinggir bermuara Ke Pusat, “
Pusaran Dugaan Korupsi PUPR Provsu KPK Periksa Rektor USU
Dugaan Korupsi Pengadaan 2 Unit Kapal, Kantor PT.Pelindo Belawan Di Geledah Jaksa Kejati Sumut
Dugaan korupsi desa digital “Smart Village” Kabupaten Madina 2023 Arif Tampubolon, ” Kejatisu Harus Ambil Alih, Tetapkan Tersangka “
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Agustus 2025 - 22:16 WIB

Seputar Dugaan Korupsi Kadis PUPR Sumut, Arif Tampubolon, ” Rektor USU Harus Berjiwa Besar, Datang, Hadiri Panggilan KPK”

Selasa, 26 Agustus 2025 - 09:40 WIB

Kejaksaan Belum Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Smart Village Madina Rp 9,4 M

Jumat, 22 Agustus 2025 - 20:52 WIB

Dugaan Pemerasan, 2 Anggota DPRD Medan Mangkir dari Panggilan Kejati Sumut

Selasa, 19 Agustus 2025 - 20:55 WIB

4 (Empat) Anggota DPRD kota Medan Dipanggil  Kejatisu, BK DPRD KOTA MEDAN, ” Kita Tunggu Hasilnya Dari APH “

Selasa, 19 Agustus 2025 - 20:44 WIB

DPRD Kota Medan gelar RDP Terkait Penutupan Akses Jalan oleh PT. KIM

Berita Terbaru