MEDAN, SSOL.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah membangun koridor Bus Rapit Transit (BRT) Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dengan nilai Rp 1,9 triliun. Yang diketahui ternyata didanai pinjaman (loan) dari World Bank.
“Jumlah (Rp 1,9 triliun) tersebut merupakan penganggaran bersumber dari Loan World Bank sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Pusat, Kementerian Perhubungan, Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai serta Pemda Kabupaten Deli Serdang, serta sebagaimana tertuang tugas/fungsi dukungan masing masing stakeholder,” ujar Kadishub Medan, Irsan Idris Nasution, Rabu (10/6).
Irsan mengatakan, karena skemanya pinjaman, dana tersebut akan dikembalikan. Pengembaliannya, kata Irsan, dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Iya, bentuknya pinjaman, yang mengembalikan pemerintah RI melalui Kementrian Perhubungan,” jelasnya.
Terkait komentar Komisi IV DPRD Medan soal permasalahan yang akan timbul dalam pembangunan koridor BRT, Irsan mengakui hal tersebut. Menurutnya, Dishub Medan tengah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang muncul.
“Dalam masa konstruksi pastinya akan berdampak terhadap adanya kemacetan, namun dilalukan beberapa mitigasi manajemen rekayasa saat konstruksi bersama stakeholder terkait,” ungkapnya.
Selain itu, Irsan menyebut pihaknya juga menerapkan manajemen parkir di sepanjang jalur BRT dari Terminal Amplas menuju Pinang Baris untuk mengurangi potensi kemacetan.
“Dinas Perhubungan akan melakukan manajemen parkir khususnya terhadap plus minus 21 kilometer jalur on koridor dari terminal Amplas ke Pinang Baris untuk tidak menimbulkan kemacetan,” katanya.
Ia berharap setelah pembangunan koridor selesai, operasional BRT dapat mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi di Kota Medan.
“Diharapkan setelah fase konstruksi selesai BRT dapat mengurai kemacetan di Kota Medan, mengurangi pemggunaan angkutan pribadi ke angkutan umum yang nyaman dan biaya terjangkau,” tutupnya.
Penulis : Yuli
