_Sambungan_
(Serial Opini Trisula Weda)
“NOTODIRI, MENATA QOLBU KHALIFAH” :
Tahukah anda jika sebuah rezim sudah memasuki phase edan-edanan?
Tidak mudah menjawabnya. Setidaknya bagi sebagian masyarakat Indonesia, kalangan orang Jawa Yogyakarta, mengenal istilah edan – edanan dari lakon tarian ritual penolak bala dalam upacara adat pernikahan. Berdandan seperti orang gila. Diyakini berfungsi menolak bala agar pengantin terbebas dari gangguan gaib. Lalu apa hubungannya dengan sebuah rezim?
Masyarakat Indonesia terutama suku Sunja (Sunda-Jawa) tidak asing ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya bagi sebagian masyarakat di Indonesia dimanfaatkan untuk memaknai realitas sosial dan politik melalui kerangka budaya dan spiritual yang mereka miliki.
Konon, menurut interpretasi saat inilah terjadinya perubahan dari jaman Kalabendu (penuh kezaliman, tipu daya, pembenaran yang salah, kemaksiatan, korupsi; masa penuh kekacauan moral) ke jaman Kalasuba (rakyat sejahtera, adil, makmur dan bahagia; masa depan yang dirindukan).
Jaman Kalasuba ditandai akan hadirnya Ratu Adil – Satria Piningit, secara alegoris era baru kepemimpinan yang bersih dan adil. Ada yang mengatakan sebagai sosok satu figur. Ada pula yang menganggap dua sosok yakni seorang laki-laki dan perempuan, layaknya sepasang figur sakti yang mampu membangun jaman keemasan. Sekalipun dua sosok kepemimpinannya sebagai pemimpin manunggal.
Laksana menunggu kedatangan pengantin yang dirindukan, begitulah harapan terbesar rakyat Indonesia pada sebuah rezim pemerintahan.
Muncul simbolisasi rezim edan-edanan. Tentang sosok laksana sepasang pengantin versi diramalkan Jayabaya dan prosesi pengantin (rezim) edan-edanan, ini bersifat alegoris menyambut rezim yang adil, mensejahterakan, makmur dan membuat rakyat bahagia.
Pidato Prabowo sesekali menggelegar di berbagai kesempatan baik di dalam maupun di luar negeri. Utopia rakyat Indonesia terusik. Apalagi saat Presiden Prabowo di awal-awal menjabat berjanji akan membuat rakyat sejahtera, makmur, dan bahagia. Dengan meminjam istilah para sufi bahagia dijanjikannya diartikan kebahagiaan dunia laksana kebahagiaan di surga. Kehidupan rakyat, penguasa dan pengusaha mencerminkan sikap keselamatan hidup dunia dan akhirat, jujur, menjunjung kebenaran, nol korupsi, hukum adil dan pembangunan ekonomi bermaslahat.
Satu tahun sudah berjalan, rakyat tidak berharap distopia terjadi. Tidak bisa dipungkiri rakyat bahwa rezim Jokowi meninggalkan krisis ketidakadilan, ketidaksejahteraan, krisis kredibilitas pada pemerintah. Jokowi menorehkan kekuasaan yang pragmatis, nyaris tidak punya nilai religius. Jangan sampai Prabowo terjebak pada jargon kampanye “lanjutkan”. Rakyat tak ingin rezim menjelma jadi rezim edan-edanan. Bisa membawa
bencana (bala) alih-alih kesejahteraan dan kemakmuran, apalagi janji bahagia laksana di surga.
Jaman Kalasuba sarad nilai-nilai ideal keagamaan dan keadilan sosial. Kemanusiaan yang adil dan beradab akan menemuil kebuntuan bila rezim tidak meletakkan strategi penciptaan suasana kehidupan bermartabat yang secara sisiologis mampu hidup dan dirasakan fungsi penguasa atau pemerintah oleh masyarakat.
Tantangan Prabowo adalah kemampuannya menciptakan kohesi sosial yang saling peduli, menghargai dan menguatkan demi kepentingan bersama, bila Presiden Prabowo tidak ingin terjebak dalam situasi sulit. Ujian terberatnya adalah mencerahkan aparat yang tidak mengetahui membedakan kebenaran dan pembenaran.
Kita masih berharap bahwa pemerintahan Prabowo membawa perubahan nyata menuju Kalasuba. Prabowo seorang jenderal pengalaman mestinya mampu mengerahkan segala usaha dengan kemampuan terbaiknya memerangi ketidakadilan.
Masalahnya banyaknya absurditas (tidak bisa dicerna dengan logika) yang lahir dari Jokowi yang menimbulkan ketidakpastian politik atau sosial. Realitas politik yang kompleks diwariskan Jokowi dan sering kali mengecewakan, hingga negeri ini berada di titik nadir kehancuran.
Aparatnya Presiden Prabowo Gibran ditengarai berada dalam alur filsafat atau ungkapan terkenal “mendingan edan ketimbang ora mangan”, bertindak di luar norma. Dipastikan ada pelanggaran hukum ketika memperkaya diri sendiri. Padahal seluruh aparatur disumpah atas sebuah janji kepada Tuhan Allah SWT.
Sumpah aparat atau pegawai negara/pemerintah mengandung konsekwensi pada tuntutan moral peran aktifnya sebagai khalifatullah fil-ardh (khalifah) di muka bumi yang bertanggungjawab bagi kemakmuran bagi rakyatnya (habluminannas) dan bagi penjagaan kelangsungan kehidupan alam lingkungan (habluminalalam). Akibatnya kita rasakan sekarang banjir dan tanah longsor terjadi susul menyusul di berbagai daerah, rakyat kecil jadi korban. Kemiskinan makin melaju akibatkan bertambah lebar gap si kaya dan si miskin.
Ketika pilpres 2024 jelas rakyat mengharap pemenangnya tidak membuahkan distopia. Presiden terpilih wajib memimpin dirinya
menjalankan amanah dan tugasnya melenyapkan korupsi, memberantas ketidakadilan, mengelola bumi dan kekayaan SDA dengan tertib dan benar, menghilangkan kemiskinan, membangun kemakmuran, menjaga keseimbangan alam dan lingkungan.
Masih ada kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk bertindak konstruktif bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara, mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan yang merupakan jalan menuju kemuliaan jaman Kalasuba.
(sp.official.141225).
Penulis : S Purwadi Mangunsastro, Wangsa Arya Penangsang, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara Jakarta.
