Rangkap Jabatan Pj.Gubernur Papua Agus Fatoni Sebagai Komisaris PT Bank Sumut, Muhri Fauzi Hafiz Surati Gubsu dan OJK RI

- Jurnalis

Sabtu, 12 Juli 2025 - 20:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID : Pasca dilantiknya Agus Fatoni sebagai Pejabat Gubernur Papua oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menggantikan Ramses Limbong yang telah menyelesaikan masa tugasnya, pada Senin (7/7) menimbulkan pendapat yang beragam, salah satunya tentang keberatan Muhri Fauzi Hafiz atas penetapan Agus Fatoni sebagai komisaris PT Bank Sumut (BUMD), sehingga dirinya meminta pihak terkait baik Gubernur Sumut Bobby Nasution, maupun Lembaga OJK RI agar membatalkan hasil RUPS PT Bank Sumut beberapa waktu lalu dengan sudah ditetapkan Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Papua.

Muhri, menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menerangkan : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat,” juga pada pasal 40 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca Juga :  Wagub Sumut Surya Lantik Tiga Pejabat Baru di Pemprov Sumut

“Saya selaku Masyarakat, Warga
Negara Indonesia yang berdomisili di Sumatera Utara dan pernah menjadi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara periode 2014-2019, sangat keberatan, Bapak Agus Fatoni, diangkat atau ditunjuk menjadi Komisaris PT. Bank Sumut, karena hal ini, sangat bertentang dengan aturan hukum yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik,” tegas Muhri Fauzi Hafiz, yang juga sebagai Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut), melalui keterangan beritanya kepada wartawan di Medan, Sabtu (12/7).

Masih dalam keterangannya, Muhri menyebutkan, bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas seyogianya dan selayaknya Hasil
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Bank Sumut, dibatalkan serta diulang kembali karena menurutnya hal ini sangat tidak lazim dan melanggar prinsip konflik kepentingan serta tugas pokok kepala daerah, lebih lanjut
tentunya dengan adanya rangkap jabatan tersebut juga bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintah yang baik.

Baca Juga :  BULOG Sumut Tegaskan Tak Bisa Keluarkan Beras Tanpa Perintah Pemerintah dalam Situasi Bencana

“Sebagai salah satu pendukung Pak Bobby Nasution baik sejak Pilkada dan saat ini, secara pribadi keberatan ini tidak memiliki kepentingan pribadi. Saya cuma ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peran masing-masing untuk mengawal jalannya Kepemimpinan Pak Bobby Nasution yang mengusung semangat kolaborasi, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumut, agar Sumut semakin berkah dan lebih baik lagi,” demikian penjelasan Muhri Fauzi Hafiz. Yoelie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yayasan Islam Terpadu Nurul Ilmi Kolaborasi dengan SSOL.ID serahkan Bantuan Pada Korban Banjir
Srikandi Pena Nusantara Bersatu Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir
Hasyim Desak Pemerintah Tetapkan Banjir dan Longsor di Sumut Jadi Bencana Nasional
BAKOPAM  Kawal Keluhan Masyarakat “Pertamina Jangan Buat Harga Kebutuhan Pokok Melambung”
Dirjenpas Pastikan WBP dan Petugas Lapas Medan Aman Saat Banjir Menerjang
Dinkes Sumut Sebut Ada Lima Kabupaten/Kota yang Butuh Bantuan Tenaga Medis
Dr.H.Rahmat Shah Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Tapteng, Sibolga, Langkat dan Tapsel
PT KAI Regional I Sumut Tampah Jam Operasional Untuk Antar Bantuan Kelokasi Bencana Sumut
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 Desember 2025 - 12:06 WIB

Yayasan Islam Terpadu Nurul Ilmi Kolaborasi dengan SSOL.ID serahkan Bantuan Pada Korban Banjir

Minggu, 7 Desember 2025 - 20:29 WIB

Srikandi Pena Nusantara Bersatu Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir

Minggu, 7 Desember 2025 - 18:04 WIB

Hasyim Desak Pemerintah Tetapkan Banjir dan Longsor di Sumut Jadi Bencana Nasional

Minggu, 7 Desember 2025 - 11:44 WIB

BAKOPAM  Kawal Keluhan Masyarakat “Pertamina Jangan Buat Harga Kebutuhan Pokok Melambung”

Sabtu, 6 Desember 2025 - 14:11 WIB

Dirjenpas Pastikan WBP dan Petugas Lapas Medan Aman Saat Banjir Menerjang

Berita Terbaru