MANDAILING NATAL, SSOL.ID – DPP IM3 MADINA MENILAI Narasi besar tentang “membangun Mandailing Natal” yang terus-menerus diglorifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) hari ini tak lebih dari sekadar lelucon birokrasi dan ilusi publikasi. Di atas kertas berita dan rilis pers resmi, Madina dilukiskan seolah sedang melesat maju. Namun, realita di lapangan justru menyuguhkan kebalikannya: ketimpangan yang makin tajam, jalanan yang merana, dan rakyat yang terus gigit jari.
Ridwanda SafikriSelaku Sekjend DPP IM3 MADINA melihat Kepala daerah hari ini terkesan lebih sibuk memoles citra sebagai “bupati protokol” yang rajin berpindah dari satu panggung undangan ke panggung lainnya. Agenda pangkas pita, seremonial selfie, dan hadir di berbagai hajatan dijadikan indikator “kehadiran negara”. Padahal, waktu dan energi yang terbuang untuk giat pencitraan itu seharusnya dipakai untuk duduk bersama para pakar, merumuskan terobosan kebijakan, atau menggebrak kebobrokan dinas-dinas yang lambat bekerja.
Infrastruktur Pelosok Dibiarkan Hancur Bonyok
Slogan pembangunan nyatanya berhenti di pusat kota dan halaman kantor bupati. Jalan-jalan penghubung antar-kecamatan dan desa terpencil masih berada dalam kondisi memprihatinkan, berlubang bagai kubangan, serta merenggut hak dasar warga atas akses ekonomi dan kesehatan.
Petani kita bertaruh nyawa dan merugi setiap hari hanya untuk mengangkut hasil bumi lewat jalanan lumpur yang tak pernah tersentuh perbaikan nyata.
Gagap Ekonomi dan Janji Kesejahteraan Palsu
Latar belakang birokrasi elit dan keahlian anggaran yang sering dibanggakan terbukti mandul dalam mendongkrak ekonomi tapak. Harga komoditas unggulan daerah seperti karet, kopi, dan sawit terus fluktuatif tanpa adanya intervensi perlindungan dari pemda.
Efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan justru terasa seperti pengetatan alokasi publik yang mencekik perputaran uang di tingkat bawah.
Pemda sibuk menjual narasi kemajuan udara dan megaproyek, sementara urusan perut dan keselamatan warga di darat diabaikan dan kesempatan kerja bagi pemuda Madina tetap gelap gulita.
kami berharap Pemerintah Daerah harus segera menghentikan kebiasaan meninabudukan rakyat dengan berita-berita manis yang manipulatif. Hentikan gaya kepemimpinan seremonial yang hanya berorientasi pada panggung publikasi
Rakyat Mandailing Natal membutuhkan bukti fisik berupa jalan desa yang mulus, kepastian harga hasil tani, pelayanan kesehatan yang layak, dan lapangan kerja yang terbuka—bukan deretan album foto bupati di meja undangan. Jika Pemkab Madina tidak segera merombak cara kerjanya secara radikal, maka tegaskanlah kepada publik bahwa slogan “Membangun Madina” memang resmi berubah menjadi kebohongan publik di atas kertas berita.
Penulis : Hotman
