DRPD Sumut Sebut Sekolah Lima Hari Besutan Gubernur Bobby Perlu Dikaji Ulang

- Jurnalis

Senin, 15 September 2025 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE. ID – Aggota DPRD Sumut komisi E H Hendra Cipta SE MM, menyebut rencana pemberlakukan sekolah lima hari usulan Gubernur Bobby Nasution perlu dikaji lebih dalam lagi, baik dan buruk nya bagi para siswa, jangan jadikan kota Medan sebagai barometer.

” Harus di kaji ulang baik buruknya bagi para siswa. Jangan jadikan kota Medan sebagai barometer. Karena siswa SMA dan SMK Negeri juga ada di 33 kabupaten kota dengan tingkat kesejahteraan dan kesenjangan yang berbeda, ” Ujarnya pekan lalu kepada Suarasumutonline. Id.

Lebih lanjut Hendra mengatakan, sampai saat ini  banyak warga masyarakat. Khususnya orang tua murid bahkan guru yang di daerah mengeluh kan tentang jadwal siswa sekolah 5 hari.

Baca Juga :  APH Diminta Usut Ruko CBD Helvetia Eks HGU Tanpa PBG

” Didaerah, banyak siswa SMA dan SMK sepulang sekolah membantu orang tuanya di kebun, menggembala ternak. Tidak sedikit juga diantara para siswa ini yang pulang sekolah memanfaatkan waktunya untuk membantu orang tua nya mencari nafkah, seperti menggembala ternak orang, menjaga ladang padi, upahan panen di ladang orang. Dengan jadwal sekolah 5 hari dan jam sekolah yang dari pagi sampai sore hari,membuat mereka tidak lagi bisa membantu orang tuanya mencari nafkah. Belum lagi uang jajan dan makanannya yang harus di persiapkan, kasihan kan, ” Urainya.

Baca Juga :  Kepsek SMPN 15 Medan Harapkan Orangtua Melakukan Pengawasan Ektra Terhadap Anak

Oleh karena itu, Hendra meminta agar Gubernur Sumatera Utara bersama legislatif di dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar mengevaluasi jadwal siswa SMA/SMK 5 hari sekolah ini. Fikirkan jiga anak-anak yang ada di daerah, yang keseharian nya membantu orang tuanya mencari nafkah. Apa yang terjadi saat ini tidak sesuai implementasinya di lapangan.

“Kebijakan yang dibuat seharusnya ditinjau dengan melakukan evaluasi dan turun ke daerah-daerah dan harus dengan kajian yang kuat.

” Kemudian harus melibatkan masyarakat. Ini bisa menjadi perbandingan baik yang di daerah ataupun yang di kabupaten kota ,” Tutupnya.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

20 Gedung Baru dan Fasum Berdiri di Polda Sumut, Kapolda: Simbol Perubahan
2.886 Pohon di Medan Ditebang untuk Pembangunan Koridor BRT Mebidang
Massa DPN Kembali Datangi Kantor DJP Wilayah I Sumut, Soroti Kinerja dan Standarisasi K3
Wali Kota Medan, Rico Waas, melantik jajaran pengurus PWPM Periode 2026-2029.
Pemko Medan Larang Sekolah Gelar Perpisahan di Luar Kota
Iduladha 1447, Bobby Nasution Sholat Id di Binjai dan Akan Salurkan Kurban ke Daerah-daerah
Ustad Dasad Latif Hadiri Tabligh Akbar bersama Gubsu di Mesjid Raya Al-Mashun
Sekolah Rakyat Medan Tekankan Kesiapan Mental Siswa, Dorong Program Parenting Day
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:00 WIB

20 Gedung Baru dan Fasum Berdiri di Polda Sumut, Kapolda: Simbol Perubahan

Sabtu, 9 Mei 2026 - 16:40 WIB

2.886 Pohon di Medan Ditebang untuk Pembangunan Koridor BRT Mebidang

Sabtu, 9 Mei 2026 - 16:36 WIB

Massa DPN Kembali Datangi Kantor DJP Wilayah I Sumut, Soroti Kinerja dan Standarisasi K3

Jumat, 8 Mei 2026 - 21:20 WIB

Wali Kota Medan, Rico Waas, melantik jajaran pengurus PWPM Periode 2026-2029.

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:54 WIB

Pemko Medan Larang Sekolah Gelar Perpisahan di Luar Kota

Berita Terbaru