DRPD Sumut Sebut Sekolah Lima Hari Besutan Gubernur Bobby Perlu Dikaji Ulang

- Jurnalis

Senin, 15 September 2025 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE. ID – Aggota DPRD Sumut komisi E H Hendra Cipta SE MM, menyebut rencana pemberlakukan sekolah lima hari usulan Gubernur Bobby Nasution perlu dikaji lebih dalam lagi, baik dan buruk nya bagi para siswa, jangan jadikan kota Medan sebagai barometer.

” Harus di kaji ulang baik buruknya bagi para siswa. Jangan jadikan kota Medan sebagai barometer. Karena siswa SMA dan SMK Negeri juga ada di 33 kabupaten kota dengan tingkat kesejahteraan dan kesenjangan yang berbeda, ” Ujarnya pekan lalu kepada Suarasumutonline. Id.

Lebih lanjut Hendra mengatakan, sampai saat ini  banyak warga masyarakat. Khususnya orang tua murid bahkan guru yang di daerah mengeluh kan tentang jadwal siswa sekolah 5 hari.

Baca Juga :  Wagub Surya Apresiasi Paskibraka Sumut 2025, Harapkan Jadi Duta Anti Narkoba

” Didaerah, banyak siswa SMA dan SMK sepulang sekolah membantu orang tuanya di kebun, menggembala ternak. Tidak sedikit juga diantara para siswa ini yang pulang sekolah memanfaatkan waktunya untuk membantu orang tua nya mencari nafkah, seperti menggembala ternak orang, menjaga ladang padi, upahan panen di ladang orang. Dengan jadwal sekolah 5 hari dan jam sekolah yang dari pagi sampai sore hari,membuat mereka tidak lagi bisa membantu orang tuanya mencari nafkah. Belum lagi uang jajan dan makanannya yang harus di persiapkan, kasihan kan, ” Urainya.

Baca Juga :  Apetito Goes to School" Hadir di SMP Negeri 6 Medan,Nikmat Biskuitnya Gurih Rasanya

Oleh karena itu, Hendra meminta agar Gubernur Sumatera Utara bersama legislatif di dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar mengevaluasi jadwal siswa SMA/SMK 5 hari sekolah ini. Fikirkan jiga anak-anak yang ada di daerah, yang keseharian nya membantu orang tuanya mencari nafkah. Apa yang terjadi saat ini tidak sesuai implementasinya di lapangan.

“Kebijakan yang dibuat seharusnya ditinjau dengan melakukan evaluasi dan turun ke daerah-daerah dan harus dengan kajian yang kuat.

” Kemudian harus melibatkan masyarakat. Ini bisa menjadi perbandingan baik yang di daerah ataupun yang di kabupaten kota ,” Tutupnya.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Langgar Peraturan Kepolisian, Penyidik Polrestabes Medan Dilapor ke Propam
Pindah Kuliah Dikutip Rp2 Juta, Mahasiswa Demo Kampus UDA
Dialog Kemerdekaan 81 Tahun, Sutrisno Pangaribuan Sebut Rakyat Terjajah Namun Di Paksa Bahagia
“Isyu” Yayasan Tengku Amir Hamzah Mau Ganti Pengurus, Alih Fungsi Lahan Siapa Bertanggung Jawab?
Rico Waas ke Paskibraka Medan: Jadikan Pengalaman Ini Bekal Jadi Pemimpin
Meriahkan HUT Ke-81 RI, PWPM Rajut Kekompakan Wartawan Lewat Lomba Tradisional
Semarak HUT ke-81 RI, Imigrasi Belawan Dekatkan Layanan Paspor Lewat Pasporia dan Eazy Paspor
Keluarga Besar Pemuda Pancasila (PP) Medan Belawan Gelar Silahturahmi
Berita ini 133 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 19:27 WIB

Langgar Peraturan Kepolisian, Penyidik Polrestabes Medan Dilapor ke Propam

Rabu, 26 Agustus 2026 - 22:53 WIB

Pindah Kuliah Dikutip Rp2 Juta, Mahasiswa Demo Kampus UDA

Minggu, 23 Agustus 2026 - 14:39 WIB

Dialog Kemerdekaan 81 Tahun, Sutrisno Pangaribuan Sebut Rakyat Terjajah Namun Di Paksa Bahagia

Kamis, 20 Agustus 2026 - 22:30 WIB

“Isyu” Yayasan Tengku Amir Hamzah Mau Ganti Pengurus, Alih Fungsi Lahan Siapa Bertanggung Jawab?

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:58 WIB

Rico Waas ke Paskibraka Medan: Jadikan Pengalaman Ini Bekal Jadi Pemimpin

Berita Terbaru