DRPD Sumut Sebut Sekolah Lima Hari Besutan Gubernur Bobby Perlu Dikaji Ulang

- Jurnalis

Senin, 15 September 2025 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE. ID – Aggota DPRD Sumut komisi E H Hendra Cipta SE MM, menyebut rencana pemberlakukan sekolah lima hari usulan Gubernur Bobby Nasution perlu dikaji lebih dalam lagi, baik dan buruk nya bagi para siswa, jangan jadikan kota Medan sebagai barometer.

” Harus di kaji ulang baik buruknya bagi para siswa. Jangan jadikan kota Medan sebagai barometer. Karena siswa SMA dan SMK Negeri juga ada di 33 kabupaten kota dengan tingkat kesejahteraan dan kesenjangan yang berbeda, ” Ujarnya pekan lalu kepada Suarasumutonline. Id.

Lebih lanjut Hendra mengatakan, sampai saat ini  banyak warga masyarakat. Khususnya orang tua murid bahkan guru yang di daerah mengeluh kan tentang jadwal siswa sekolah 5 hari.

Baca Juga :  Dinkes Medan Diminta Tekan Kasus ISPA

” Didaerah, banyak siswa SMA dan SMK sepulang sekolah membantu orang tuanya di kebun, menggembala ternak. Tidak sedikit juga diantara para siswa ini yang pulang sekolah memanfaatkan waktunya untuk membantu orang tua nya mencari nafkah, seperti menggembala ternak orang, menjaga ladang padi, upahan panen di ladang orang. Dengan jadwal sekolah 5 hari dan jam sekolah yang dari pagi sampai sore hari,membuat mereka tidak lagi bisa membantu orang tuanya mencari nafkah. Belum lagi uang jajan dan makanannya yang harus di persiapkan, kasihan kan, ” Urainya.

Baca Juga :  BBM Jeriken Tak Bisa Dibeli Tanpa Surat Resmi di SPBU, Jika Terbukti Dilahkan Laporkan ke 135

Oleh karena itu, Hendra meminta agar Gubernur Sumatera Utara bersama legislatif di dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar mengevaluasi jadwal siswa SMA/SMK 5 hari sekolah ini. Fikirkan jiga anak-anak yang ada di daerah, yang keseharian nya membantu orang tuanya mencari nafkah. Apa yang terjadi saat ini tidak sesuai implementasinya di lapangan.

“Kebijakan yang dibuat seharusnya ditinjau dengan melakukan evaluasi dan turun ke daerah-daerah dan harus dengan kajian yang kuat.

” Kemudian harus melibatkan masyarakat. Ini bisa menjadi perbandingan baik yang di daerah ataupun yang di kabupaten kota ,” Tutupnya.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PD 14 Sumut: Kepala Daerah Perlu Kawal Payroll ASN, Jangan Sampai BPD Kehilangan Sumber Dana Strategis
Bebani Orang Tua, Komisi II DPRD Medan Usul Ongkos Bus Gratis untuk Pelajar
Guru Honorer Langkat Ajukan Eksekusi Putusan PPPK ke PTUN Medan
Mantan Kadinkes Batubara Diduga Terima Aliran Dana Covid Rp 160 Juta
 4 Kawasan Medan Selatan Mati Lampu 4 Jam Hari Ini
Siswa SMP Negeri 6 Medan Raih 9 Medali di Kompetisi Sains Tingkat Nasional
PN Medan Tolak Permohonan Prof Suwardi Lubis Terkait Penundaan Eksekusi Lahan dan Gedung Kampus UDA
58 Penerbangan di Kualanamu Terdampak Erupsi Anak Krakatau, Penumpang Tujuan Jakarta Tetap Bertahan
Berita ini 133 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 22:00 WIB

PD 14 Sumut: Kepala Daerah Perlu Kawal Payroll ASN, Jangan Sampai BPD Kehilangan Sumber Dana Strategis

Kamis, 10 September 2026 - 11:30 WIB

Bebani Orang Tua, Komisi II DPRD Medan Usul Ongkos Bus Gratis untuk Pelajar

Rabu, 9 September 2026 - 20:48 WIB

Guru Honorer Langkat Ajukan Eksekusi Putusan PPPK ke PTUN Medan

Rabu, 9 September 2026 - 20:43 WIB

Mantan Kadinkes Batubara Diduga Terima Aliran Dana Covid Rp 160 Juta

Rabu, 9 September 2026 - 10:43 WIB

 4 Kawasan Medan Selatan Mati Lampu 4 Jam Hari Ini

Berita Terbaru

Daerah

Pemkab Deli Serdang Dukung Proyek PSEL Medan Raya Dibangun

Jumat, 11 Sep 2026 - 22:03 WIB