DRPD Sumut Sebut Sekolah Lima Hari Besutan Gubernur Bobby Perlu Dikaji Ulang

- Jurnalis

Senin, 15 September 2025 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE. ID – Aggota DPRD Sumut komisi E H Hendra Cipta SE MM, menyebut rencana pemberlakukan sekolah lima hari usulan Gubernur Bobby Nasution perlu dikaji lebih dalam lagi, baik dan buruk nya bagi para siswa, jangan jadikan kota Medan sebagai barometer.

” Harus di kaji ulang baik buruknya bagi para siswa. Jangan jadikan kota Medan sebagai barometer. Karena siswa SMA dan SMK Negeri juga ada di 33 kabupaten kota dengan tingkat kesejahteraan dan kesenjangan yang berbeda, ” Ujarnya pekan lalu kepada Suarasumutonline. Id.

Lebih lanjut Hendra mengatakan, sampai saat ini  banyak warga masyarakat. Khususnya orang tua murid bahkan guru yang di daerah mengeluh kan tentang jadwal siswa sekolah 5 hari.

Baca Juga :  FABEM SUMUT : " Tolak Calon Dirut PT Bank Sumut " Diduga" Anggota Tim Transisi Anggaran, Firsal Dida Mutyara

” Didaerah, banyak siswa SMA dan SMK sepulang sekolah membantu orang tuanya di kebun, menggembala ternak. Tidak sedikit juga diantara para siswa ini yang pulang sekolah memanfaatkan waktunya untuk membantu orang tua nya mencari nafkah, seperti menggembala ternak orang, menjaga ladang padi, upahan panen di ladang orang. Dengan jadwal sekolah 5 hari dan jam sekolah yang dari pagi sampai sore hari,membuat mereka tidak lagi bisa membantu orang tuanya mencari nafkah. Belum lagi uang jajan dan makanannya yang harus di persiapkan, kasihan kan, ” Urainya.

Baca Juga :  Bertemu Rico Waas, Delegasi Kota Nantong Tawarkan Kerjasama di Bidang Pendidikan Vokasi

Oleh karena itu, Hendra meminta agar Gubernur Sumatera Utara bersama legislatif di dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar mengevaluasi jadwal siswa SMA/SMK 5 hari sekolah ini. Fikirkan jiga anak-anak yang ada di daerah, yang keseharian nya membantu orang tuanya mencari nafkah. Apa yang terjadi saat ini tidak sesuai implementasinya di lapangan.

“Kebijakan yang dibuat seharusnya ditinjau dengan melakukan evaluasi dan turun ke daerah-daerah dan harus dengan kajian yang kuat.

” Kemudian harus melibatkan masyarakat. Ini bisa menjadi perbandingan baik yang di daerah ataupun yang di kabupaten kota ,” Tutupnya.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabu Sumut Dukung FPAN, Siap Turun Aksi Desak BPJS Ketenagakerjaan Jalankan LHP Ombudsman
FORDIMKA Gelar Bukber, Pererat Silaturahmi Antara Pengurus dan Anggota
Pemkot Medan Anggarkan Rp 2,4 M untuk Beli Mobil Dinas Walkot-Wawalkot
Sekretariat DPRD Medan Anggarkan Rp 3,1 M untuk Beli 4 Unit Mobil
Menimipas Distribusikan 2.000 Paket Bansos di Medan Tuntungan
Toke Bangunan Tanpa PBG Rajawali Anggar Beking
Ramadhan Berbagi, Kemenimipas Salurkan 5.000 Paket Bantuan
Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Bagikan 100 Paket Minuman dan Gelar Buka Puasa Bersama
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 Maret 2026 - 05:50 WIB

Prabu Sumut Dukung FPAN, Siap Turun Aksi Desak BPJS Ketenagakerjaan Jalankan LHP Ombudsman

Selasa, 17 Maret 2026 - 13:09 WIB

FORDIMKA Gelar Bukber, Pererat Silaturahmi Antara Pengurus dan Anggota

Selasa, 17 Maret 2026 - 12:03 WIB

Pemkot Medan Anggarkan Rp 2,4 M untuk Beli Mobil Dinas Walkot-Wawalkot

Selasa, 17 Maret 2026 - 12:02 WIB

Sekretariat DPRD Medan Anggarkan Rp 3,1 M untuk Beli 4 Unit Mobil

Selasa, 17 Maret 2026 - 11:56 WIB

Menimipas Distribusikan 2.000 Paket Bansos di Medan Tuntungan

Berita Terbaru

Berita

Jabidi Ritonga : Perkuat Solidaritas dan Kaderisasi NU

Kamis, 19 Mar 2026 - 16:50 WIB