MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Aktivis Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR), Haris Martondi Hasibuan, mengaku menerima sejumlah pesan bernada ancaman melalui aplikasi WhatsApp dari akun diduga palsu, Jumat (8/5).
Ancaman digital itu diterima Haris sehari setelah dirinya melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan indikasi tindak pidana korupsi di satuan kerja LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.
“Ya benar. Saya tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB menerima beberapa pesan WhatsApp yang diduga merupakan akun fake atau palsu. Meskipun berasal dari beberapa nomor berbeda, isi pesannya sama semua,” kata Haris Jumat sore (8/5).
Haris mengungkapkan, pesan yang diterimanya berisi intimidasi dan ancaman terhadap aktivitas advokasi yang dilakukannya.
“Kamu Haris jangan coba-coba ya, aduanmu ini sudah banyak mengganggu kami. Jangan sampai kami yang mengganggu kamu, kariermu bisa selesai,” demikian isi pesan yang diterimanya dari beberapa nomor berbeda.
Meski mendapat intimidasi, Haris mengaku belum ingin berspekulasi mengenai pihak yang mengirimkan pesan tersebut.
“Saya gak mau menduga-duga bang,” ujarnya.
Saat ditanya apakah akan melaporkan ancaman itu ke aparat kepolisian, Haris mengaku belum memiliki rencana ke arah tersebut.
“Insyaallah belum ada niat ke sana. Dan inilah konsekuensi sebagai aktivis, Tapi saya dan kawan-kawan GUNTUR akan tetap tegak lurus mengawasi penggunaan anggaran negara jika disalahgunakan,” tegasnya.
Sebelumnya, Haris bersama sejumlah aktivis GUNTUR melaporkan dugaan penyimpangan anggaran di Kantor LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Dalam laporannya, Haris menyoroti sejumlah kegiatan pengadaan dan belanja internal yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan negara.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah renovasi ruang podcast humas dengan nilai anggaran Rp 134,5 juta yang diduga tidak memiliki rincian teknis jelas dan berpotensi terjadi mark-up anggaran.
Selain itu, dugaan serupa disebut juga ditemukan pada pemeliharaan fasilitas seperti genset, kamar mandi, dan sarana lainnya.
“Ada indikasi rekayasa kebutuhan anggaran,” ujar Haris.
Ia juga menyoroti anggaran cleaning service sekitar Rp 660 juta dalam 12 paket pekerjaan, serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas mencapai Rp 84,36 juta untuk kendaraan pejabat eselon II dan Rp 294,56 juta untuk kendaraan roda empat lainnya.
Menurut Haris, sejumlah kegiatan diduga menggunakan metode pengadaan langsung secara berulang untuk menghindari mekanisme tender terbuka.
“Berdasarkan fakta awal yang kami temukan, terdapat indikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui penggelembungan nilai proyek. Selain itu, ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan fasilitas negara,” katanya.
Haris meminta Kejatisu segera melakukan penyelidikan, memeriksa seluruh pihak terkait, mengaudit kegiatan anggaran yang dilaporkan, hingga menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi.
“Jika laporan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, kami akan membawa persoalan ini ke Kejaksaan Agung dan KPK,” tegasnya.
Sebelumnya, Haris Hasibuan dan sejumlah aktivis GUNTUR juga pernah melaporkan Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara terkait dugaan penyalahgunaan beasiswa KIP Kuliah di sejumlah perguruan tinggi swasta di Sumut.
Penulis : Yuli
