DELI SERDANG , SUARASUMUTONLINE. ID – Viral dugaan adanya pungli di bagian unit SIM pengurusan Surat Izin Mengemudi di Polresta Deli Serdang Polda Sumatera Utara pada beberapa pekan lalu dan menjadi perhatian publik tentang adanya pungutan liar pengurusan SIM, Sungguh mencoreng wajah Kepolisian Polresta Deli Serdang Sumatera Utara.
Awak Media Purna Polri Syahrul Anwar dan tim lakukan konfirmasi pada unit Satpas Polresta Deli Serdang Rabu ( 03-12-2025) namun alangkah terkejutnya kedua oknum Provos Polri bermarga Simanjuntak dan Sihombing menghalangi dan melarang masuk kecuali pemohon SIM.
Saat di pertanyakan mengapa wartawan tidak di bolehkan masuk (di halangi) bermarga Sihombing dengan tegas menunjuk baleho sembari berkata aturannya seperti itu dan kami hanya menjalankan tugas.
“Bapak mau apa , selain pemohon SIM tidak boleh masuk, aturannya begitu (sembari menunjuk baleho) dan selanjutnya tim awak media berikan pertanyaan tentang ATURAN dasar hukum atau Undang – undang apa dan nomor berapa yang di katakan oknum petugas Provos Polresta Deli Serdang mencegah dan menghalangi tugas wartawan lakukan konfirmasi.
Namun kedua oknum tersebut tidak menjawab kecuali hanya “ATURAN dan ini perintah” jawabnya.
Kanit Regident Polresta Deli Serdang saat di konfirmasi Syahrul Anwar Kepala Biro Deli Serdang dan Serdang Bedagai dari awak Media Purna Polri dan Tim melalui telepon WhatsApp 08126353*** Rabu ( 03-12-2025) mengatakan “Maaf sedang rapat” jawabnya.
Warga Deli Serdang yang tidak bersedia di sebut namanya Rabu (03-12-2025) mengatakan
“Kami datang ke Polresta Deli Serdang antar anak kami lakukan pengurusan SIM.A dan C biaya keduanya SIM tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)” terangnya.
Waduh bagaimana itu …Padahal kasat Lantas Polresta Deli Serdang yang baru ini, baru sepekan yang lalu mengatakan.
Bahwa berita Pungli di media online unit SIM Polresta Deli Serdang HOAX, hari ini ada warga yang memberikan kesaksian bahwa sim A dan C Rp.1.400.000,- bingung ya, mana yang benar.
Kepolisian Republik Indonesia yang harus transparan untuk warga masyarakat yang membutuhkan namun untuk hal transparansi terkait pengurusan SIM di Polresta Deli Serdang mengapa harus di halangi-halangi untuk PERS (Wartawan) melakukan konfirmasi, sehingga muncul suatu pertanyaan “ada apa dengan bagian unit SIM Polresta Deli Serdang?”, apakah ada rahasia yang melanggar hukum dan Undang-undang?.
Diminta Kepada Kapoldasu, Kapolresta Deli Serdang segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terkait oknum Kepolisian menghalangi tugas wartawan dan pelarangan wartawan lakukan konfirmasi pada Unit SIM.Polresta Deli Serdang Sumatera Utara. Bila hal tersebut menghalangi tugas wartawan suatu pelanggaran diminta segera di proses sesuai peraturan dan perundangan undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penghalangan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik, termasuk untuk konfirmasi berita di institusi publik seperti kepolisian, merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hak dan Perlindungan Wartawan :
– Wartawan dilindungi oleh undang-undang saat menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Berdasarkan UU Pers: Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.
. Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-
Prosedur yang Seharusnya dilakukan
Kantor polisi, sebagai lembaga publik, seharusnya terbuka terhadap akses informasi publik dan peliputan media, dengan tetap menghormati aturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan tersebut.
Jika wartawan dihalangi, langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:
Menunjukkan Identitas dan Surat Tugas: Wartawan profesional harus dapat menunjukkan kartu pers dan surat tugas resmi dari redaksi.
Menghubungi Humas Polri:
Sebaiknya wartawan berkoordinasi melalui Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) atau Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) di tingkat Polda/Polres untuk memfasilitasi konfirmasi atau wawancara. Jika penghalangan terus terjadi tanpa alasan yang sah, wartawan atau media yang bersangkutan dapat melaporkan insiden tersebut ke Dewan Pers untuk mediasi dan penegakan hukum terkait kebebasan pers.
Beberapa kasus serupa terkait dugaan pungli SIM atau proses pembuatan SIM di berbagai daerah telah menjadi sorotan publik dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga turut meminta klarifikasi kepada pihak terkait, menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas institusi Polri.
Penulis : Dt. Aripin
