Indonesia berada di lokasi yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Kita juga menguasai jalur laut utama yang dilewati oleh 40% atau hampir separuh kapal dagang di dunia. Posisi ini membuat Indonesia punya posisi tawar diplomasi yang kuat di mata dunia, tetapi di sisi lain juga membuat negara asing tergiur untuk menguras atau mengeksploitasi kekayaan kita.
Hari ini, ancaman terhadap bangsa kita tidak lagi berupa serangan militer, melainkan penjajahan modern yang tidak terlihat (perang asimetris). Agar bisa bertahan, kita tidak boleh lagi terbuai oleh ilusi atau cerita kejayaan masa lalu. Kita harus sadar dan mulai fokus membangun teknologi sendiri, memperkuat ekonomi, dan menjaga nilai-nilai moral keagamaan atau akhlak dan adab bangsa.
Penjajahan Pikiran dan Sisi Gelap Teknologi Modern
Penjajahan abad ke-21 tidak lagi menggunakan senjata fisik, melainkan menjajah pikiran kita. Di zaman yang penuh tantangan moral ini, penjajahan nyata terlihat dari gaya hidup yang terlalu memuja uang, kecanduan dunia digital, dan ketergantungan pada media sosial.
Dampaknya sangat merusak. Akhlak generasi muda dihancurkan dari dalam melalui sex bebas, LGBT, judi online dan sifat yang selalu mengukur segala sesuatu dengan materi keduniawian. Ketika mental bangsa sudah rusak, negara asing akan sangat mudah menguasai pasar Indonesia tanpa perlu menembakkan satu peluru pun.
Selain itu, penjajahan juga masuk lewat sistem keuangan digital serta aturan lingkungan hidup dunia global. Isu lingkungan sering kali dipakai oleh negara maju hanya sebagai alasan untuk membatasi negara berkembang seperti Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri.
Penguasaan Kekayaan Alam dan Penjajahan Ekonomi yang Licik.
Penjajahan modern saat ini terjadi di bidang ekonomi, khususnya dalam perebutan bahan baku industri. Negara-negara besar menggunakan aturan internasional dan isu lingkungan untuk menekan Indonesia. Mereka ingin kita membatalkan program pengolahan bahan mentah di dalam negeri (seperti nikel, bauksit, dan tembaga) agar mereka tetap bisa membeli bahan mentah dari kita dengan harga yang murah.
Ketergantungan inilah yang mengancam kemandirian ekonomi kita. Yang memprihatinkannya, tekanan ekonomi ini sering kali membuat sebagian orang mencari jalan pintas yang tidak masuk akal, seperti mempercayai mitos pencairan “Harta Karun Nusantara (Aset Global Nusantara)” secara gaib.
Cara berpikir pasif dan jalan pintas seperti ini harus diubah total. Harta karun Indonesia yang sesungguhnya adalah kepintaran anak bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern demi melindungi kekayaan alam kita dari jarahan asing.
Spiritualisme Sundaland dan Gerakan Kebenaran sebagai Benteng Pertahanan Utama.
Teknologi dan ekonomi yang hebat sekalipun akan hancur jika moral atau akhlak masyarakatnya
berdiri di atas fondasi spiritual yang keropos. Memori kolektif Sundaland—sebagai metafora peradaban agung masa lalu yang tenggelam—menjadi peringatan bahwa kemajuan materi yang mengabaikan keluhuran rohani hanya akan berujung pada kehancuran akibat pembusukan moral. Elitis, penguasa dan pengusaha, serta masyarakat yang hanya mengejar kekayaan duniawi dan mengabaikan akhlak seperti dirasakan dewasa ini hanya akan berujung runtuhnya negara dan bangsa.
Dalam menghadapi persaingan dunia yang licik ini, modal uang saja tidak cukup. Indonesia butuh “Gerakan Kebenaran” yakni gerakan moral di masyarakat untuk menghidupkan kembali kejujuran, ketulusan, dedikasi dan ibadah kepada Tuhan. Inilah benteng budaya dan adab kita agar tidak ikut-ikutan tren asing yang merusak. Perbaikan moral dan zikirullah di akar rumput akan menjadi perisai budaya dari infiltrasi nilai asing yang destruktif. “Kekuatan masyarakat bermoral dan berakhlakul kharimah di akar rumput akan menghancurkan persekongkolan di tingkat elite”, ujar Bunda Ispi di suatu kesempatan.
Perjuangan ini memadukan tradisi baik bangsa kita dengan perintah agama. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah ayat 7, inti dari perjuangan kita adalah menjaga janji setia kita kepada Tuhan. Caranya adalah dengan bertakwa secara nyata, rajin beribadah, dan mempererat tali silaturahmi dan menghidupkan jiwa gotong royong. Kesiapan moral menepati janji setia kepada Tuhan, yang diwujudkan melalui ketakwaan nyata, konsistensi ibadah, serta penguatan silaturahim kebangsaan demi merajut kembali persatuan agar bangsa kita tetap bersatu teguh.
Menyelamatkan Ekonomi Rakyat dari Jebakan Efisiensi Palsu.
Tantangan terbesar ekonomi kita saat ini adalah aturan hukum yang sering disalahgunakan. Istilah “efisiensi berkeadilan” dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) kini sering dijadikan alasan untuk mendukung pasar bebas dunia. Aturan yang harusnya dibuat untuk memakmurkan rakyat, malah dipakai untuk membenarkan pengerukan alam besar-besaran. Sialnya, hasil kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya (elite) dan perusahaan asing.
Dalam situasi ini, langkah pemerintah menyatukan aset negara lewat BPI Danantara dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) adalah kemajuan besar. Penggabungan BUMN ini bertujuan untuk menghancurkan mafia pangan dan energi, mengelola modal negara dengan benar, serta menyetop korupsi berdasi tanpa mematikan usaha rakyat kecil. Lewat cara ini, negara memegang kendali penuh agar BUMN benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Namun, tidak dimungkiri bahwa Prabowo menghadapi belenggu yang cukup berat. Hal ini terjadi karena sebagian besar posisi kabinetnya diisi oleh figur dari rezim masa lalu yang meninggalkan kerusakan masif di segala bidang.
Strategi ini bisa berbalik menjadi senjata makan tuan. Risiko ini muncul jika kebutuhan pokok rakyat—seperti air, tanah, dan energi—tetap dibiarkan dijual bebas ke pasar. Melawan kekuatan kelompok penguasa modal (oligarki) membutuhkan cara baru yang luar biasa, tidak bisa lagi menggunakan cara-cara ekonomi biasa.
Manifesto Sistem Ratu Adil: Lima Solusi Nyata.
Untuk meruntuhkan cengkeraman pemodal asing dan penguasa kaya di dalam negeri, Indonesia butuh rencana kerja nyata berbasis Pancasila. Rencana ini disebut Sistem Ratu Adil, yaitu sebuah gerakan masuk akal dan teratur, integratif, untuk memperbaiki lima bidang utama negara:
– Memperbaiki Sistem Politik: Menghapus sistem kepemimpinan transaksional dan menyerap modal besar yang penuh suap (koruptif). Sistem ini diganti dengan memilih pemimpin berdasarkan meritokrasi ketat atau kemampuan (prestasi). Selain itu, hukum pidana harus tegas menghukum siapa saja yang melakukan politik uang dalam pemilu tanpa pandang bulu.
– Membersihkan Pejabat dan Teknokrat Oportunis: Mengembalikan kejujuran para ahli agar mendudukkan kembali integritas akademiknya dan birokrat atau pegawai pemerintah yang mengabdi pada kebenaran obyektif dan berpihak ke rakyat. Tujuannya agar mereka mendedikasikan untuk rakyat, bangsa dan negara, bukan menjadi pelayan untuk memperkaya orang-orang sakti pemilik modal (oligarki).
– Pemerataan Ekonomi Berkeadilan Lewat Dana Sosial: Mengoptimalisasi potensi dana keagamaan (seperti zakat, infak, dan sedekah) untuk memperkuat sistem bantuan sosial (bansos) dan jaminan bagi warga miskin dalam rangka menunaikan tugas negara dan debgan cara ini dijalankan lewat prinsip ekonomi syariah yang merangkul semua orang dalam aturan negara.
– Menjaga Kemandirian Cendekiawan dan Tokoh Agama (Masyarakat Madani): Menjaga kejujuran moral para pendidik, akademisi, pemuka agama (guru ngaji dsb) dengan memberikan gaji dan kesejahteraan yang layak. Jika kebutuhan hidup guru, dosen, dan tokoh agama sudah tercukupi, mereka merdeka dari tekanan ekonomi dan intervensi politik sehingga tidak akan mudah ditekan oleh uang atau kepentingan politik apapun.
– Membangun Mental Masyarakat (Rekayasa Mental Sosial): Membuang rasa putus asa, pesimisme, dan sikap tidak peduli di masyarakat. Caranya lewat gerakan edukasi massal berjntegritas, jujur, teguh pada kebenaran, didorong oleh contoh nyata dari pemimpin yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab (transparan dan akuntabel).
Kesimpulan
Manifesto Sistem Ratu Adil hadir sebagai lawan (antitesa) dari keserakahan para penguasa modal (oligarki). Sistem ini bertujuan melengserkan dan menghentikan penjualan aset negara ke pihak swasta dan mengembalikan kekayaan alam kepada rakyat. Sekarang, tugas sejarah ada di tangan para ahli ekonomi dan hukum untuk mengubah rencana ini menjadi aturan negara yang nyata. Dengan begitu, Ekonomi Pancasila yang sejati bisa benar-benar terwujud di Indonesia, Nusantara.(sp.official.170826).
Penulis : Oleh: S Purwadi Mangunsastro, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara
