Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur,Massa AMPRI Nyaris Bentrokan Dengan Ka Satpol PP

- Jurnalis

Senin, 8 September 2025 - 22:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN,SUARSSUMUTONLINE.ID -Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) menggelar aksi unjukrasa dengan menyampaikan 17 tuntutan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (8/9).

Dalam aksi itu, nyaris terjadi bentrok antara massa dengan Pejabat Pemprov Sumut. Awalnya Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, menyela orator dari atas mobil pickup.

Permintaan itu langsung memicu reaksi emosional massa. “Jangan ngegas lah pak,” teriak mereka. Beruntung masing-masing pihak menahan diri sehingga tidak terjadi bentrokan.

Dalam aksinya, massa AMPRI membawa 17 tuntutan, di mana salah satunya mendesak KPK agar segera memeriksa Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Pemeriksaan itu dimaksudkan agar ada kepastian hukum terkait operasi tangkap tangan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, yang kini berstatus nonaktif.

Baca Juga :  Wujudkan Masjid sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan dan Sosial, Rico Waas Ajak DMI Bersinergi

Adapun 17 tuntutan AMPRI adalah:

Bubarkan DPR
Mendesak Sahkan UU Perampasan Aset
Pecat Kapolri dan Kapolda serta Revisi UU Polri
Bebaskan seluruh demonstran
Turunkan pajak harga sembako, pendidikan dan kesehatan gratis tanpa syarat
Hukum mati pelindas ojol
Beri kebebasan pers dan transparansi informasi publik tanpa kriminalisasi
Terbitkan payung hukum transportasi online
Naikan upah buruh dan hapus outsourcing
Berantas korupsi dan periksa proyek mangkrak di Sumut
Berantas mafia tanah
Berantas mafia pupuk
Sejahterakan tenaga pendidik
Hapuskan program MBG
Rampingkan Kabinet Merah Putih
Berikan kesejahteraan betor.
Meminta KPK agar segera memeriksa Bobby Nasution
Mereka mendesak Gubernur Bobby Nasution segera memenuhi 17 tuntutan tersebut.

Baca Juga :  Masyarakat Medan Hidup Harmonis dalam Keberagaman

“Kami akan menanti dalam waktu dekat terkait hasil tindak lanjut dari 17 tuntutan yang telah kami sampaikan. Kami mohon atensi dan keputusan Bapak Gubernur Sumut dalam menindaklanjuti segala tuntutan kami dengan serius terutama soal narkoba dan begal,” ujar Koordinator Lapangan AMPRI, Johan Merdeka dalam aksi itu.

Merespon hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut, Mulyono, yang hadir bersama Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke Pemerintah Pusat maupun pimpinan di Pemprov Sumut.

“Sesuai kewenangan, nanti tuntutan dari masa aksi akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat, dan juga akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, yakni Bapak Gubernur, Bobby Nasution,” ujarnya.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6 Lokasi di Medan Padam Listrik 7,5 Jam Hari Ini Selasa 13 Januari 2026
Proyek Penanamanan Kabel oleh Apjatel Abaikan Aspek K3
Kapolsek Delitua Pimpinan Upacara Bendera di SMAN 13 Medan
Dishub Medan Tegaskan Pemasangan Median Jalan Sudah Dikaji, Klaim Kurangi Kemacetan
Tolak Pilkada Melalui DPRD, Hasyim: Tidak Ada Jaminan Kepala Daerah Tidak Korupsi
Plt. Kepsek SMKS IT Aisyiyah Sumut Diduga Rangkap Jabatan Sebagai PPPK Kecamatan Medan Amplas
Kapolda Sumut Pimpin Sertijab dan Pengukuhan PJU Serta Kapolres Jajaran
Proses Mediasi Gagal, Korban Pelanggaran UU ITE Minta Polrestabes Medan Tetapkan Tersangka Trinov Fernando Sianturi
Berita ini 71 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 20:01 WIB

6 Lokasi di Medan Padam Listrik 7,5 Jam Hari Ini Selasa 13 Januari 2026

Selasa, 13 Januari 2026 - 19:59 WIB

Proyek Penanamanan Kabel oleh Apjatel Abaikan Aspek K3

Senin, 12 Januari 2026 - 21:35 WIB

Kapolsek Delitua Pimpinan Upacara Bendera di SMAN 13 Medan

Senin, 12 Januari 2026 - 20:53 WIB

Dishub Medan Tegaskan Pemasangan Median Jalan Sudah Dikaji, Klaim Kurangi Kemacetan

Senin, 12 Januari 2026 - 18:11 WIB

Tolak Pilkada Melalui DPRD, Hasyim: Tidak Ada Jaminan Kepala Daerah Tidak Korupsi

Berita Terbaru