Kebijakan Tidak Pro Rakyat, Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal Sonjaya Desak Bupati Mandailing Natal Mundur.

- Jurnalis

Rabu, 8 Oktober 2025 - 07:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANYABUNGAN,SUARASUMUTONLINE.ID – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal, Sonjaya, menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Atas dasar itu, HMI Cabang Mandailing Natal mendesak Bupati Mandailing Natal untuk mundur dari jabatannya.

Dalam pernyataannya, Sonjaya menilai bahwa pengambilan kebijakan terkait Pasar Baru Panyabungan berjalan lamban dan tidak menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata sektor ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, langkah pemerintah yang terkesan berlarut-larut tersebut menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan pedagang maupun warga sekitar.

“Kami menilai kebijakan pemerintah daerah belakangan ini tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Banyak persoalan mendasar yang diabaikan, sementara kebijakan strategis justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat bawah,” ujar Sonjaya kepada sejumlah media di Panyabungan, Selasa (8/10).

Baca Juga :  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Panen Sawah MT II Tahun 2025 Bersama Kelompok Tani Melakukan Panen Padi

HMI Cabang Mandailing Natal di bawah kepemimpinan Sonjaya Rangkuti juga menyampaikan delapan point sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya:

1. Kebijakan Pasar Baru Panyabungan yang dinilai tidak transparan dan berjalan lamban.
2. Perbaikan infrastruktur desa yang hingga kini belum merata.
3. Penuntasan persoalan sampah yang masih menjadi masalah serius di wilayah Madina.
4. Permasalahan izin perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat.
5. Kurangnya transparansi anggaran daerah dalam pelaksanaan program pemerintah.
6. Rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
7. Campur tangan elit politik dalam kebijakan publik yang menghambat profesionalitas birokrasi.
8. Minimnya dialog terbuka dengan masyarakat dan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan.

Baca Juga :  7 Perkara Korupsi Dana Desa Ditangani Kejari Simalungun Sepanjang 2024, Rata-Rata Libatkan Kepala Desa

“Jika pemerintah daerah tidak segera merespons sorotan dan aspirasi ini, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tegas Sonjaya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan sorotan yang disampaikan HMI Cabang Mandailing Natal.

Penulis : Hotman

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Showroom Baru Daya Daihatsu Langkat Diresmikan, Pelayanan dan Promo Menggoda!
Wali Kota Tanjungbalai Buka FGD INAPROC : Peluang Baru Dukung Sistem Pengadaan Transparan, Akuntabel, Adaptif, dan Responsif
Wali Kota Tanjungbalai Buka Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa Tahun 202
Mahasiswa Pantai Barat Desak DPRD Madina Bentuk Pansus HGU Perkebunan Sawit dan persoalan lainnya.
Apel Pagi Awal November 2025, Plt. Kajari Madina Ajak Seluruh Jajaran Komitmen Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik
Pastikan Kualitas dan Keamanan Dapur MBG, Wakil Wali Kota Monitoring SPPG Jalan Bacang
Lindungi Situs Cagar Budaya, PTPN IV Regional 2 Pasang Plank NKT
DPRD Tapteng Tolak Pansus Kantot Bupati Tapteng Yang Mangkrak
Berita ini 65 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 November 2025 - 07:34 WIB

Showroom Baru Daya Daihatsu Langkat Diresmikan, Pelayanan dan Promo Menggoda!

Kamis, 6 November 2025 - 06:36 WIB

Wali Kota Tanjungbalai Buka FGD INAPROC : Peluang Baru Dukung Sistem Pengadaan Transparan, Akuntabel, Adaptif, dan Responsif

Selasa, 4 November 2025 - 08:51 WIB

Wali Kota Tanjungbalai Buka Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa Tahun 202

Senin, 3 November 2025 - 15:09 WIB

Mahasiswa Pantai Barat Desak DPRD Madina Bentuk Pansus HGU Perkebunan Sawit dan persoalan lainnya.

Senin, 3 November 2025 - 14:25 WIB

Apel Pagi Awal November 2025, Plt. Kajari Madina Ajak Seluruh Jajaran Komitmen Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik

Berita Terbaru

Pemerintahan

Kajati Sumut Serahterimakan Wakajati, 5 Asisten dan 15 Kajari

Kamis, 6 Nov 2025 - 13:04 WIB