MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID — Gubernur Bobby Nasution kembali menunjuk pejabat asal Pemerintah Kota Medan untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Terbaru, Chandra Dalimunthe SSTP MSP dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800.1.1/573/II/2026 tertanggal 19 Februari 2026 yang diteken langsung Bobby Nasution. Chandra Dalimunthe yang saat ini menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, menggantikan Hendra Dermawan Siregar yang mengundurkan diri pada awal Februari 2026.
Selain sama-sama berlatar belakang pendidikan pemerintahan (SSTP), baik Chandra maupun Hendra bukan berasal dari disiplin ilmu keteknikan, padahal Dinas PUPR merupakan institusi teknis yang menangani infrastruktur dan pembangunan fisik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan penempatan pejabat pada sektor yang sangat strategis bagi pembangunan daerah.
Penempatan Chandra Dalimunthe ikut memperkuat dominasi alumni STPDN/IPDN dalam kursi pimpinan Dinas PUPR Sumut. Namun lebih dari itu, penunjukan ini dinilai mempertegas kecenderungan gubernur memberi porsi besar kepada pejabat yang memiliki rekam jejak di Pemko Medan. Istilah atau sebutan populer di publik: pejabat ‘Geng Blok Medan’.
Sebelumnya, Bobby juga memboyong Topan Ginting dari Pemko Medan dan melantiknya pada 24 Februari 2025. Namun, karier Topan berakhir singkat setelah terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini Topan berstatus terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Peristiwa tersebut sempat menjadi catatan kelam dalam tata kelola jabatan strategis di Sumut. Namun, pola pengisian jabatan dari lingkaran yang sama tampaknya tetap berlanjut.
Pola Penunjukan yang Berulang
Catatan redaksi menunjukkan, sejak menjabat sebagai gubernur, Bobby relatif jarang menunjuk pelaksana tugas kepala dinas dari luar jejaring Pemko Medan. Selain Chandra, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut yang diketahui berasal dari Pemko Medan antara lain Sulaiman Harahap, Sutan Tolang Lubis, Alexander Sinulingga, Chusnul Fanany Sitorus, Illyan Chandra Simbolon, dan Nurbaiti Harahap. Sementara dari daerah lain, seperti Pemkab Asahan, tercatat hanya dua nama yang masuk jajaran eselon II, yakni Ady Putra Parlaungan dan Rahmat Hidayat Siregar, yang dilantik pada 2 Januari 2026.
Komposisi ini memunculkan kesan adanya konsentrasi kekuasaan pada figur-figur tertentu yang memiliki kedekatan geografis dan birokratis dengan gubernur. Di tengah semangat reformasi birokrasi dan prinsip merit system, publik tentu berharap penempatan jabatan strategis dilakukan berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan semata faktor kedekatan atau asal institusi.
Penunjukan Plt Kadis PUPR kali ini menjadi ujian konsistensi komitmen reformasi birokrasi di lingkup Pemprovsu. Terlebih Dinas PUPR merupakan jantung pembangunan infrastruktur daerah yang menyerap anggaran besar dan rentan terhadap persoalan tata kelola.
Di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, pola penempatan pejabat yang terkesan berulang dari sumber yang sama berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di internal birokrasi. Ke depan, publik menanti langkah konkret Pemprov Sumut untuk memastikan bahwa setiap penunjukan pejabat strategis benar-benar dilandasi prinsip profesionalitas, integritas, dan kompetensi — bukan sekadar kedekatan struktural atau asal daerah.
Penulis : Yuli
