MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID -Pemimpin Wilayah Perum BULOG Sumatera Utara, Budi Cahyanto, menanggapi pertanyaan terkait alasan beras tidak segera didistribusikan dalam kondisi force majeure meskipun bencana telah terjadi lima hari sebelumnya. Budi menegaskan bahwa BULOG merupakan operator yang tidak bisa mengeluarkan stok secara mandiri.
“Sebenarnya, kalau masalah diskresi, itu bukan Bulog. Karena Bulog hanya operator. Pemerintah yang berhak memberikan perintah kepada Bulog untuk mengeluarkan barang,” ucapnya, Senin (1/12).
Ia menyebutkan bahwa pada 26 November, BULOG telah mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) milik provinsi. Namun, pengeluaran bantuan lain seperti beras SPHP (beras murah) terkendala karena pihak penerima, baik masyarakat maupun aparatur desa masih sibuk melakukan evakuasi dan pembenahan rumah.
“Bulog sendiri belum bisa mengeluarkan itu. Sehingga yang Bulog lakukan kemarin adalah menjual SPHP, karena Bulog tidak bisa mengeluarkan barangnya secara mandiri,” tambahnya.
Perintah pengeluaran barang harus berasal dari Pemerintah Pusat (dalam hal ini disetujui Bappenas untuk 2.200 ton), Pemerintah Provinsi (seperti CPPD yang sudah dikeluarkan), serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki stok CPP.
Budi juga merinci kerugian stok di Gudang BULOG Sarudik, Sibolga, yang dibobol massa pascabencana. Ia mengonfirmasi bahwa total 1.300 ton beras serta puluhan ribu liter minyak goreng diduga telah diambil.
Ia menjelaskan bahwa pada saat kejadian, stok gudang terdiri dari beras dengan jumlah awal 2.400 ton, minyak goreng 43.000 liter, serta produk lain seperti gula pasir dan jagung.
“Kalau secara hitungan awal sebelum kejadian itu ada 2.400 ton. Kemudian ada minyak goreng 43.000 liter. Ada produk-produk lain seperti gula pasir dan jagung juga di sana. Jadi, ada beberapa produk yang saya pikir mungkin habis,” kata Budi.
Penulis : Yuli
