DELISERDANG, SUARASUMUTONLINE ID- Keputusan kontroversial Ketua FORKI Deli Serdang yang membatalkan nama tiga atlet karate yang seharusnya menjadi penerima tali asih dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) telah menimbulkan kegaduhan publik.
Bukan hanya soal hak yang dirampas, tetapi juga tentang moral dan integritas institusi olahraga yang patut dipertanyakan.
Ariswan, aktivis muda Sumatera Utara turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tindakan pengurus FORKI Deli Serdang tidak mencerminkan semangat pembinaan atlet yang profesional dan transparan.
“Jika benar surat resmi dari KONI sudah jelas meminta data atlet berprestasi untuk diberikan penghargaan dan sudah diproses oleh Disbudporapar, maka tindakan pembatalan sepihak oleh pengurus cabang olahraga, apalagi dengan alasan tidak layak tanpa proses klarifikasi terbuka, ini sangat mencederai semangat mereka para atlet,” ujar Ariswan saat dimintai tanggapannya oleh SUARASUMUTONLINE. ID, Sabtu (11/10).
Ia menambahkan, regulasi pembinaan dan penghargaan atlet sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, sangat jelas menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Penghargaan bagi atlet berprestasi bukanlah ruang untuk kompromi kepentingan.
“Apabila ada persoalan administrasi atau miskomunikasi, maka itu seharusnya menjadi bahan evaluasi internal, bukan justru menimbulkan diskriminasi terhadap atlet yang sudah bekerja keras membawa nama baik daerah,” kata Ariswan.
Ariswan juga menyayangkan sikap diam Ketua FORKI Deli Serdang yang hingga berita ini dirilis belum memberi klarifikasi kepada publik. Ia mendesak agar KONI Sumatera Utara dan Dispora Provinsi turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kita tidak boleh membiarkan atlet muda tumbuh dalam iklim pembinaan yang kurang sehat. Jika pengurusnya tak lagi berorientasi pada kepentingan atlet, maka sudah saatnya dilakukan perombakan total,” tegasnya.
Selain itu, Ariswan juga meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk tidak tunduk pada tekanan sepihak dan segera memulihkan hak para atlet karate yang telah dihapus dari daftar penerima penghargaan. Menurutnya, citra pemerintah daerah dan kredibilitas acara HAORNAS telah dipertaruhkan oleh keputusan yang kurang etis dan dapat menimbulkan preseden buruk.
“Mereka yang membatalkan ini harus dihadapkan pada pertanggungjawaban publik. Karena atlet bukan pion politik olahraga, mereka adalah aset bangsa,” tutupnya.
Kasus ini menjadi cermin gelap dunia olahraga lokal yang masih terjebak dalam ego sektoral dan tata kelola organisasi yang di duga belum profesional. Momentum HAORNAS seharusnya menjadi pengingat bahwa kehormatan dalam olahraga dimulai dari keadilan, bukan sekadar seremoni.
Penulis : Youlie
