Akademisi: Pengawasan Ombudsman ke Lapas Harus Menjadi Momentum Pembenahan

- Jurnalis

Minggu, 27 September 2026 - 20:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SSOL.ID— Viral pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia di Lapas Cibinong mendapat perhatian dari akademisi hukum Dr(cand). Muhammad Ilham, S.Pt., S.H., M.H. Ia menilai kehadiran Ombudsman di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari fungsi pengawasan pelayanan publik yang memiliki dasar hukum.

Menurut Ilham, pemeriksaan tersebut tidak perlu dipandang sebagai bentuk pertentangan antarlembaga. Justru, temuan Ombudsman seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperbaiki tata kelola lapas.

Baca Juga :  _Sambungan_ (Serial Opini Trisula Weda) "NOTONEGORO INDONESIA AGREGASI KHALIFAH - DINAMIKA POLITIK NASIONAL

“Pengawasan eksternal dan internal merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang saling melengkapi. Ketika ada informasi mengenai dugaan penyimpangan, maka yang paling penting adalah verifikasi dan tindak lanjut secara objektif,” ujar Ilham.

Ia berharap Kemenimipas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lapas di seluruh Indonesia serta memperkuat kanal pengaduan masyarakat, termasuk menyediakan hotline yang mudah diakses.

Baca Juga :  TRISULA WEDA DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN

Ilham juga mengingatkan bahwa pemeriksaan langsung terhadap lapas bukan fenomena baru. Praktik serupa pernah dilakukan Denny Indrayana ketika menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM.

“Yang terpenting bukan memperdebatkan siapa yang melakukan pengawasan, tetapi memastikan seluruh lembaga pemasyarakatan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.

Penulis : M. Ilham, SH.MH

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menakar Kegagalan Sistemik UUD 1945 Pasca-Amandemen; Jalan Buntu dan Desakan  Rekonstruksi 
Melampaui Batas Kedaulatan: Menakar Tanggung Jawab Hukum Internasional dan Esensi Filosofi Indonesia ber-Pancasila dalam Krisis Asap Lintas Batas
Menggugat Kompas yang Patah: Panggilan Sumpah Pemuda 2026 untuk Merebut Kembali Arah Bangsa
Ketika Viral Mengalahkan Kebenaran
ANALISIS KRISIS KONSTITUSIONAL PASCA-REFORMASI DAN URGENSI REKONSTRUKSI SISTEM PEMERINTAHAN
Saat Vonis Bebas Jadi Cermin Evaluasi Kejaksaan
KORUPSI MASSAL DI BIROKRASI SUMUT: 13 Kadis Terjerat, Kerugian Negara Rp53,6 Miliar Pengamat: Ada Budaya “Setoran” dan Lemahnya Pengawasan
Menyambut 81 Tahun Usia Kemerdekaan., MANIFESTO RATU ADIL: Strategi Nusantara Melawan Penjajahan Senyap dan Merebu
Berita ini 93 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 12:04 WIB

Menakar Kegagalan Sistemik UUD 1945 Pasca-Amandemen; Jalan Buntu dan Desakan  Rekonstruksi 

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:13 WIB

Melampaui Batas Kedaulatan: Menakar Tanggung Jawab Hukum Internasional dan Esensi Filosofi Indonesia ber-Pancasila dalam Krisis Asap Lintas Batas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 11:24 WIB

Menggugat Kompas yang Patah: Panggilan Sumpah Pemuda 2026 untuk Merebut Kembali Arah Bangsa

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:44 WIB

Ketika Viral Mengalahkan Kebenaran

Minggu, 27 September 2026 - 20:16 WIB

Akademisi: Pengawasan Ombudsman ke Lapas Harus Menjadi Momentum Pembenahan

Berita Terbaru