MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID — Koordinator Aliansi Peduli Penegakan Hukum (APPH), Ariswan, mendukung interupsi kritis yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP, Landen Marbun, dalam rapat paripurna P-APBD Sumut yang berlangsung panas.
Ariswan menyampaikan keprihatinannya atas besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima jajaran eksekutif di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menyoroti angka-angka fantastis seperti TPP Gubernur sebesar 125 juta rupiah, TPP Inspektur 77 juta rupiah, serta para Kepala OPD yang menerima di atas 50 juta rupiah per bulan seperti yang di sampaikan Laden Marbun. Semua itu menurutnya sangat tidak etis di tengah kondisi rakyat yang semakin terhimpit beban ekonomi.
“Rakyat sedang hidup dalam tekanan ekonomi. Sementara itu, para pejabat justru menikmati kemewahan dari uang negara yang dikumpulkan lewat pajak rakyat. Ini tidak bisa terus dibiarkan, kamu mengecam keras tindakan ini, harus di rubah, sesuaikan dengan kinerja, apa yang sudah dibuat hingga begitu besar TPP nya, ” tegas Ariswan dalam keterangannya.
Menurutnya, wajar jika saat ini rakyat mulai menunjukkan gejala ketidakpuasan yang bisa memicu dampak sosial. Ia menyebut bahwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari ketimpangan perlakuan antara pejabat terhadap rakyat kecil.
“Jangan sampai kemewahan yang dinikmati segelintir orang memicu gelombang kemarahan rakyat yang jauh lebih besar. Negara ini harus segera berbenah sebelum semuanya terlambat,” katanya serius.
Ariswan juga mengingatkan, bahwa uang negara bukan untuk dijadikan fasilitas mewah bagi elite birokrasi, melainkan amanah dari rakyat yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat umum. Ia mendorong agar seluruh jajaran pemerintah, mulai dari eksekutif hingga legislatif, mulai menahan diri dan menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat.
APPH meminta agar seluruh pejabat publik lebih fokus menyelesaikan persoalan riil seperti sulitnya lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang terus melambung, serta layanan dasar yang masih belum merata.
Di akhir pernyataannya, Ariswan menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera melakukan koreksi dan pembenahan secara menyeluruh, bukan tidak mungkin kepercayaan rakyat akan runtuh sepenuhnya.
” Secara terbuka, kita lihat sendiri, Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya pembahasan perubahan anggaran di DPRD Sumut, yang dihujani interupsi dan kritik tajam terhadap pola pengelolaan anggaran serta tunjangan bagi pejabat dan anggota dewan. Jagan ulangi kesalahan yang sama. Saat rakyat menderita, pejabat harus tahu diri”.
Penulis : Youlie
