Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur,Massa AMPRI Nyaris Bentrokan Dengan Ka Satpol PP

- Jurnalis

Senin, 8 September 2025 - 22:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN,SUARSSUMUTONLINE.ID -Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) menggelar aksi unjukrasa dengan menyampaikan 17 tuntutan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (8/9).

Dalam aksi itu, nyaris terjadi bentrok antara massa dengan Pejabat Pemprov Sumut. Awalnya Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, menyela orator dari atas mobil pickup.

Permintaan itu langsung memicu reaksi emosional massa. “Jangan ngegas lah pak,” teriak mereka. Beruntung masing-masing pihak menahan diri sehingga tidak terjadi bentrokan.

Dalam aksinya, massa AMPRI membawa 17 tuntutan, di mana salah satunya mendesak KPK agar segera memeriksa Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Pemeriksaan itu dimaksudkan agar ada kepastian hukum terkait operasi tangkap tangan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, yang kini berstatus nonaktif.

Baca Juga :  DPRD Sunut Desak Pemprov Sumut Kendalikan Harga Pangan Jelang Nataru

Adapun 17 tuntutan AMPRI adalah:

Bubarkan DPR
Mendesak Sahkan UU Perampasan Aset
Pecat Kapolri dan Kapolda serta Revisi UU Polri
Bebaskan seluruh demonstran
Turunkan pajak harga sembako, pendidikan dan kesehatan gratis tanpa syarat
Hukum mati pelindas ojol
Beri kebebasan pers dan transparansi informasi publik tanpa kriminalisasi
Terbitkan payung hukum transportasi online
Naikan upah buruh dan hapus outsourcing
Berantas korupsi dan periksa proyek mangkrak di Sumut
Berantas mafia tanah
Berantas mafia pupuk
Sejahterakan tenaga pendidik
Hapuskan program MBG
Rampingkan Kabinet Merah Putih
Berikan kesejahteraan betor.
Meminta KPK agar segera memeriksa Bobby Nasution
Mereka mendesak Gubernur Bobby Nasution segera memenuhi 17 tuntutan tersebut.

Baca Juga :  KSJ Sambirejo Timur Jadi Teladan Gerakan Amal Sosial

“Kami akan menanti dalam waktu dekat terkait hasil tindak lanjut dari 17 tuntutan yang telah kami sampaikan. Kami mohon atensi dan keputusan Bapak Gubernur Sumut dalam menindaklanjuti segala tuntutan kami dengan serius terutama soal narkoba dan begal,” ujar Koordinator Lapangan AMPRI, Johan Merdeka dalam aksi itu.

Merespon hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut, Mulyono, yang hadir bersama Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke Pemerintah Pusat maupun pimpinan di Pemprov Sumut.

“Sesuai kewenangan, nanti tuntutan dari masa aksi akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat, dan juga akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, yakni Bapak Gubernur, Bobby Nasution,” ujarnya.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Miris, Bantuan Empat Warga Kurang Mampu di Medan di duga ” Disunat” Kepling
Mantan Lurah Bandar Selamat TP. Siregar di Duga Korupsi Pembangunan Jalan
Kejati Sumut Bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Gelar Pasar Murah
Mudik Pertamina 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal, Link Daftar, dan Cara Ikutnya Sebelum Kuota Habis
Komisi IV DPRD Minta Pemko Medan Serius Lakukan Pengawasan Kebocoran PAD
Jukir Liar ‘Banjiri’ Ramadhan Fair 2026, Tarif Dipatok Rp5000 Mobil dan Rp3.000 Sepeda Motor
Berbagi Berkah Bulan Ramadhan 1447 H, Kajati Sumut Bagikan Ratusan Paket Takjil
Dugaan Penyerangan Rumah Advokat Acil Lubis, Aktivis ’98 : ” Kapoltabes Harus Atensi Untuk Berikan Rasa Aman Pada Warga”
Berita ini 78 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 23:20 WIB

Miris, Bantuan Empat Warga Kurang Mampu di Medan di duga ” Disunat” Kepling

Minggu, 8 Maret 2026 - 14:48 WIB

Mantan Lurah Bandar Selamat TP. Siregar di Duga Korupsi Pembangunan Jalan

Sabtu, 7 Maret 2026 - 12:34 WIB

Kejati Sumut Bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Gelar Pasar Murah

Rabu, 4 Maret 2026 - 15:07 WIB

Mudik Pertamina 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal, Link Daftar, dan Cara Ikutnya Sebelum Kuota Habis

Rabu, 4 Maret 2026 - 15:01 WIB

Komisi IV DPRD Minta Pemko Medan Serius Lakukan Pengawasan Kebocoran PAD

Berita Terbaru

Hukum

Kejatisu Periksa 5 Kades Dairi

Selasa, 10 Mar 2026 - 11:39 WIB