Pasca-gerakan Reformasi 1998, muncul trauma kolektif di tengah masyarakat berupa kecemasan dicap melanggar hukum, makar, atau anti-negara. Fenomena ini terjadi karena esensi “Negara” sering kali dipersempit maknanya menjadi sekadar “Rezim”. Akibatnya, kritik objektif terhadap jalannya pemerintahan kerap disalahartikan sebagai tindakan makar.
Implikasi paling krusial dari perubahan UUD 1945 menjadi UUD Hasil Amandemen (1999–2002) adalah reduksi posisi rakyat, yang kini cenderung ditempatkan sebagai komoditas dalam kontestasi elektoral lima tahunan. Presiden sebagai Kepala Negara tidak dapat optimal bertindak sebagai pengayom seluruh elemen bangsa. Hal ini terjadi karena MPR tidak lagi merepresentasikan seluruh kekuatan rakyat akibat dihapusnya Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Oleh karena itu, reposisi fundamental terhadap kedudukan Presiden dan struktur ketatanegaraan menjadi agenda yang sangat mendesak.
Keberadaan DPD saat ini pun dinilai gagal menjalankan peran representasi daerah secara optimal. Secara empiris, DPD pasca-Reformasi mengalami kemandulan struktural karena tidak memiliki hak veto dalam legislasi, memiliki kewenangan anggaran yang sangat terbatas, dan putusannya kerap diabaikan oleh DPR. Akibatnya, aspirasi murni daerah dan golongan tidak pernah terakomodasi secara berkeadilan di tingkat pusat. Di sisi lain, intervensi geopolitik global yang mendompleng gerakan Reformasi 1998 sesungguhnya telah menyuntikkan fenomena “amnesia sejarah” dan kerancuan berpikir. Kondisi ini mencerai-beraikan generasi pasca-98 dari akar falsafah bangsanya sendiri.
Lantas, bagaimana menyembuhkan disorientasi bangsa ini sebelum menjadi akut? Bangsa ini membutuhkan ” _rekonstruksi kesadaran kultural dan hadirnya kepemimpinan negarawan yang kuat_ ” untuk membongkar akar masalah tersebut. Langkah ini tidak akan efektif tanpa adanya konsolidasi kekuatan politik non-partai di luar ceruk formal. Kita membutuhkan desakan melalui konsensus nasional di luar prosedur formal sebagai jalan keluar darurat yang damai.
Kita harus mengakui secara jujur bahwa tindakan ini melampaui prosedur hukum positif yang normal. Sebab, mustahil mengharapkan perubahan sistem tata negara melalui mekanisme Pasal 37 UUD Hasil Amandemen. Kecil kemungkinan anggota MPR (DPR & DPD) bersedia memangkas kekuasaan elektoral mereka sendiri. Langkah luar biasa ini memenuhi syarat logis sejauh kondisi negara dinilai sudah masuk dalam kategori kedaruratan akibat kebuntuan sistemik atau cengkeraman oligarki yang mengancam sendi-sendi bangsa.
Mengharapkan mekanisme checks and balances dapat berjalan ideal dalam sistem pemerintahan versi UUD Hasil Amandemen adalah kesia-siaan. Aktivis Reformasi 98 yang sekarang mengisi jajaran elitis, bersama generasi pasca-98, cenderung abai. Mereka tidak lagi memandang negara sebagai konstruksi agung produk luhur perjuangan para pendiri bangsa (founding fathers). Diskursus kembali ke UUD 1945 asli justru sering kali dipandang sinis sebagai romantisme sejarah belaka.
Oleh karena itu, kebuntuan ini harus diselesaikan secara tuntas melalui langkah struktural, bukan sekadar kosmetik. Jika kita mengusulkan pemisahan peran Presiden (Kepala Negara) dan Perdana Menteri (Kepala Pemerintahan), maka secara eksplisit Indonesia harus merekonstruksi sistem pemerintahannya menjadi Semi-Presidensiil atau Semi-Parlementer. Konsekuensi dari perubahan mendasar ini dituangkan melalui Konstitusi Lampiran (Adendum Makro) tanpa mengubah semangat naskah asli UUD 1945, dengan formula sebagai berikut:
– Adendum Struktur Tata Negara: Mengubah sistem pemerintahan dari presidensial murni menjadi Semi-Parlementer guna menegaskan pemisahan eksekutif, sekaligus mengembalikan kedaulatan tertinggi di tangan MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat.
– Redefinisi Doktrin MPR: MPR dikembalikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang menetapkan GBHN sebagai kompas pembangunan nasional, dengan mekanisme pengawasan tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi.
– Garansi Utusan Golongan Anti-Oligarki: Anggota Utusan Golongan dijamin tidak akan menjadi alat politik oligarki baru seperti pada masa Orde Baru. Hal ini digaransi melalui mekanisme pemilihan demokratis dari bawah (bottom-up) melalui konvensi internal organisasi masing-masing—bukan ditunjuk sepihak oleh Presiden—serta dilarang keras diisi oleh fungsionaris partai politik.
– Pembatasan Kekuasaan Kepala Negara: Menegaskan dalam adendum bahwa masa jabatan Presiden maksimal 2 periode (10 tahun) untuk mencegah potensi absolutisme kekuasaan.
– Pembagian Fungsi Eksekutif-Legislatif yang Seimbang: Memberikan otoritas kepada Perdana Menteri untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab bersama kepada DPR dan MPR, sehingga kebijakan eksekutif selaras dengan representasi politik rakyat.
– Jaminan Independensi Yudikatif: Memperkokoh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk menguji produk hukum legislatif agar tidak bertentangan dengan cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Sebagai solusi atas kerancuan sistemik ini, transisi menuju sistem Semi-Parlementer menjadi pintu masuk yang efektif. Melalui pemisahan ini, rakyat akan paham bahwa Perdana Menteri (Kepala Pemerintahan) dapat jatuh bangun dan dikritik kapan saja karena bersifat dinamis dalam ranah politik praktis harian. Sebaliknya, Presiden (Kepala Negara) tetap tegak berdiri sebagai simbol persatuan, pemersatu moralitas, dan pengayom semua golongan yang bersifat permanen dalam menjaga jalannya konstitusi.
Namun, disadari sepenuhnya bahwa tanpa basis hukum yang kuat, langkah luar biasa ini dapat memicu kekosongan hukum, konflik horizontal, atau dianggap sebagai tindakan inkonstitusional oleh rezim yang berkuasa. Guna mengantisipasi dampak buruk tersebut, mitigasi risiko hukum dan sosiologis terkait eksekusi “langkah luar biasa” ini harus dirumuskan secara rigid agar tidak berujung pada kekacauan politik baru.
Secara yuridis, deklarasi transisi wajib bersandar pada doktrin hukum keadaan darurat negara (statenoodrecht) yang sah, di mana keselamatan rakyat ditempatkan sebagai hukum tertinggi (salus populi suprema lex). Secara sosiologis, eksekusi gerakan harus dimanifestasikan melalui “Sidang Umum Rakyat” yang inklusif dengan melibatkan pemuka adat, entitas kerajaan Nusantara, akademisi, kaum buruh, serta organisasi keagamaan terbesar, sehingga melahirkan legitimasi sosiologis yang mutlak. Pengawalan transisi juga perlu dilakukan melalui pembentukan Dewan Konstituen Sementara yang bertugas menjembatani peralihan kekuasaan secara damai, transparan, dan terukur demi mencegah anarki di akar rumput.
(sp.official.060826)
Penulis : Oleh: S Purwadi Mangunsastro, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara
