Rangkaian amandemen UUD 1945 (1999–2002) kini menghadapi ujian sejarah yang paling berat. Desain ketatanegaraan hasil perubahan tersebut melahirkan sistem yang rapuh, transaksional, dan rentan terjebak dalam kebuntuan hukum yang akut. Mekanisme checks and balances yang awalnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan ego-sektoral, justru kehilangan jangkar pemutus saat terjadi krisis konstitusional berskala besar.
Desentralisasi dan pemisahan kekuasaan yang tidak diimbangi dengan sinkronisasi hukum yang kuat memicu anarki penafsiran antarlembaga peradilan. Puncaknya tidak hanya terlihat pada riak politik sesaat, melainkan pada persilangan permanen antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait legalitas pencalonan serta kedudukan lembaga kepresidenan. Gejala ketidakpastian hukum baru ini menjadi alarm keras bahwa struktur dasar bernegara kita sedang mengalami keretakan struktural.
Dilema Pintu Impeachment dan Presiden yang Tersandera
Institusi kekuasaan yudisial hari ini terjebak dalam pembagian wewenang yang kaku. Putusan pelanggaran administrasi pencalonan oleh MA tidak memiliki daya paksa langsung terhadap kepastian hasil pemilu yang bersifat final di MK. Akibatnya, publik terpaksa menoleh pada satu-satunya pintu konstitusional yang tersisa: mekanisme pemberhentian (impeachment). Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, bukti materiil berupa putusan hukum harus dikonversi melalui jalur campuran politik-hukum di DPR, MK, dan MPR.
Namun, menguji akuntabilitas jabatan tertinggi melalui jalur ini membentur realitas politik yang sangat pragmatis. Sekalipun keterlibatan MK dirancang sebagai ranah pengujian yuridis (due process of law), proses awal di tingkat legislatif (DPR) tetap rawan dikooptasi oleh kekuatan koalisi besar. Angka dan kursi di parlemen dapat dengan mudah dikonsolidasikan oleh aliansi politik penyokong kekuasaan, sehingga berpotensi mengubah penegakan etika konstitusi menjadi komoditas transaksi politik.
Di luar ruang sidang dan koridor parlemen, atmosfir kebangsaan berada pada titik didih yang mencemaskan. Hari-hari menunggu kepastian sikap Wakil Presiden dan respons DPR RI dalam menggulirkan jalan impeachment terasa menegangkan bagi rakyat. Masyarakat diselimuti kecemasan; tidak pelak lagi ada kesan kekosongan wibawa negara yang membuat publik menyaksikan dengan berdebar apakah hukum akan ditegakkan, atau justru akal sehat kembali dikalahkan oleh kalkulasi elite. Absennya respons akuntabilitas yang ksatria dari pihak terkait memperparah pembelahan politis di akar rumput. Situasi menggantung ini membuka celah lebar bagi aktor transaksional untuk menyandera posisi wakil presiden demi menaikkan posisi tawar politik mereka sendiri.
Di sisi lain, kelumpuhan sistemik ini berdampak langsung pada posisi Presiden. Kendati menyandang status eksekutif tertinggi, Presiden berada dalam posisi tersandera karena sistem pemilihan paket tunggal (satu paket Presiden dan Wakil Presiden). Presiden tidak memiliki instrumen yuridis maupun kewenangan politik untuk mengevaluasi pasangannya yang terindikasi cacat etis dan administrasi. Kepala Negara dipaksa menjadi pengamat pasif dari anomali yang terjadi di dalam pemerintahannya sendiri. Kelumpuhan ini disebabkan oleh rangkapnya beban posisi yang berat antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tanpa adanya mekanisme internal recall yang fleksibel untuk menjaga legitimasi pemerintahannya.
Komodifikasi Suara dan Efisiensi Dinasti Politik
Secara yuridis-formal, nama resmi konstitusi kita tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, demi kejujuran akademik, penggunaan nama ini jamak dikritik. Sebagaimana dicatat oleh Prof. Kaelan, mayoritas ketentuan materiil dalam batang tubuh UUD 1945 asli telah berubah total. Pemaksaan pemakaian nama asli ini berimplikasi pada multitafsir di masyarakat. Fondasi filosofis negara dinilai bergeser dari asas kekeluargaan yang menjunjung etika kekuasaan menuju pragmatisme politik liberal—sebuah celah ideologis yang menyuburkan politik transaksional.
Akar dari seluruh persoalan ini adalah implementasi sistem pemilihan langsung (Pasal 6A) yang dalam praktiknya bertumpu pada demokrasi pasar (market democracy). Sistem ini menuntut modal finansial yang besar, yang secara sosiologis menyuburkan habituasi jual-beli suara. Kondisi ini diperparah oleh regulasi tingkat undang-undang (seperti UU Pemilu dan UU Partai Politik) yang lemah dalam membatasi aliran dana politik. Hukum yang seharusnya rigid akhirnya didekonstruksi menjadi alat kompromi elektoral.
Dalam ekosistem politik modal tinggi inilah, politik kekerabatan tumbuh subur. Kelompok kepentingan tidak lagi membutuhkan energi besar untuk mengontrol partai politik dari luar. Mereka cukup menempatkan representasi dinasti langsung ke dalam struktur kekuasaan formal. Amandemen UUD 1945 yang mengubah posisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga yang setara dengan lembaga tinggi lainnya, menghilangkan wadah penentu kedaulatan rakyat yang mutlak. Akibatnya, kedaulatan rakyat bergeser menjadi kedaulatan modal, di mana pilihan publik rentan dimanipulasi melalui industri pencitraan dan patronase finansial.
Fenomena ini merupakan akumulasi dari ekosistem politik pasca-satu dasawarsa pemerintahan Joko Widodo, di mana konsolidasi kekuasaan dinilai mengoptimalkan celah-celah konstitusional hasil amandemen untuk kepentingan taktis. Fleksibilitas dalam UUD hasil amandemen tersebut membuka ruang bagi manuver hukum yang legal secara prosedural namun problematis secara etis. Konteks inilah yang melatari munculnya preseden kepemimpinan instan di tingkat nasional, yang dipandang sebagai kelanjutan genealogis dan metodologis dari pola patronase politik sebelumnya, yang memanfaatkan instrumentalisasi hukum demi keberlanjutan kekuasaan kelompok.
Jalan Buntu Ketatanegaraan: Friksi Antara MA dan MK
Ketiadaan hierarki yang jelas antara MA dan MK pasca-amandemen melahirkan anarki penafsiran yang meruntuhkan asas kepastian hukum (rechtssicherheit). Ketika MA memutus suatu peraturan di bawah undang-undang cacat hukum, namun MK membentenginya lewat tafsir final hasil pemilu, timbul paradoks hukum. Ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan teknis, melainkan kebuntuan hukum sistemik akibat pemisahan kekuasaan yudisial yang tidak tuntas.
Konstitusi hasil amandemen gagal menyediakan katup penyelamat (safety valve) atau lembaga penengah ketika dua puncak kekuasaan yudisial ini saling menegasikan. Dampaknya serius: keabsahan sebuah rezim pemerintahan berdiri di atas landasan hukum yang retak. Rezim memiliki legitimasi angka akibat putusan final MK, namun mengalami cacat moralitas formal akibat putusan MA yang berkekuatan hukum tetap. Krisis dualisme ini membuktikan bahwa konstitusi saat ini lebih mengutamakan prosedur formal ketimbang keadilan substantif.
Quo Vadis Indonesia? Peta Jalan Rekonstruksi Menuju Daulat Rakyat
Ketika carut-marut ketatanegaraan hadir sebagai dampak amandemen UUD 1945—atau yang tidak jarang lugas disebut sebagai “UUD 2002″—bangsa ini berdiri di persimpangan jalan yang krusial. Jika aturan dasar bernegara tidak lagi mampu memberikan kepastian hukum dan mengorbankan moralitas demi pragmatisme politik, evaluasi mendasar terhadap konstitusi menjadi kebutuhan mendesak. Menolak evaluasi radikal berarti membiarkan pelemahan institusi Republik terus berlanjut di bawah sandera daulat modal dan dinasti politik.
Oleh karena itu, rekonstruksi menyeluruh terhadap arsitektur konstitusi bukan lagi sekadar pilihan akademis, melainkan sebuah panggilan sejarah. Agar tidak terjebak dalam jargon abstrak, bangsa ini memerlukan Peta Jalan (Roadmap) Rekonstruksi Konstitusi yang konkret melalui beberapa langkah strategis, dengan menimbang dua opsi jalur rekonstruksi utama:
Opsi Jalur I: Konsolidasi Nasional dan Amandemen Kelima yang Komprehensif.
1. Pembentukan Dewan Konstituante Independen.
– Langkah: Membentuk Dewan Konstituante independen dari unsur pakar hukum tata negara, akademisi, dan masyarakat sipil non-partisan. Namun, gagasan ini membentur tembok realitas politik yang tebal, mengingat wewenang legal untuk mengubah undang-undang saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali DPR dan MPR.
– Tujuan: Menyusun draf perubahan konstitusi secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan elektoral parpol.
2. Rekonstruksi Kelembagaan dan Imbangan Kekuasaan.
– Langkah: Menata ulang wewenang MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan tertinggi (supreme body) untuk memutus kebuntuan antarlembaga, sekaligus menyatukan pintu pengujian hukum di bawah satu peradilan konstitusi yang absolut.
– Tujuan: Menciptakan mekanisme internal recall eksekutif yang akuntabel agar kepresidenan tidak tersandera secara sistemik.
– Mitigasi Risiko: Menjaga formula checks and balances agar penguatan MPR tidak menghidupkan kembali supremasi parlemen mutlak yang berpotensi mereduksi sistem presidensial dan mematikan hak kontrol langsung oleh rakyat.
Opsi Jalur II: Kembali ke UUD 1945 Asli via Adendum untuk Mengeliminasi Kapitalisme Oligarki.
Sebagai jalur alternatif yang lebih radikal namun mendesak, opsi ini menawarkan pengembalian UUD 1945 naskah asli melalui teknik adendum. Langkah ini bertumpu pada pemulihan total roh filosofis Proklamasi untuk menutup celah penetrasi kapitalisme pasar bebas dan oligarki akibat liberalisasi pasal pasca-amandemen. Pendekatan ini dilakukan secara rigid tanpa mengabaikan perlindungan HAM, serta dikawal ketat agar proses adendum tidak dibajak oleh kepentingan otoritarian baru.
Konstruksi bernegara ditata ulang melalui dua pilar utama:
1. Adendum Pemurnian Politik dan Kedaulatan Ekonomi.
– Batasan Modal: Menempelkan naskah tambahan (adendum) yang secara spesifik membatasi dominasi modal finansial dalam kontestasi politik.
– Anti-Kartel: Melarang kepemilikan silang media dan praktik kartel ekonomi-politik.
– Revitalisasi Pasal 33: Mempertegas kembali Pasal 33 UUD 1945 guna menjamin kedaulatan ekonomi sepenuhnya berada di tangan negara dan rakyat, bukan korporasi.
2. Penyelarasan Spirit Asli dengan Proteksi Modern.
– Sintesis Nilai: Memadukan prinsip dasar UUD 1945 asli yang berasaskan kekeluargaan dan musyawarah dengan kebutuhan hukum modern.
– Klausul Penguat: Mengintegrasikan jaminan hak asasi manusia (HAM) kontemporer dan sistem akuntabilitas publik yang ketat.
– Pembatasan Kekuasaan: Menetapkan batas masa jabatan yang rigid pada pos eksekutif guna mencegah kembalinya otoritarianisme masa lalu maupun totalitarianisme modal masa kini.
Melalui peta jalan ini—baik melalui Amandemen Kelima yang komprehensif maupun kembali ke naskah asli secara adendum—kita bergerak melampaui perbaikan prosedur yang rusak. Langkah ini adalah ikhtiar menuntaskan politik transaksional akibat aturan turunan undang-undang (seperti UU Pemilu dan UU Parpol), sekaligus membenahi sistem pemilu proporsional terbuka yang menjadi ekses implikasi Pasal 6A UUD 1945. Pada titik inilah, bangsa kita sedang menata ulang kedaulatan rakyat sejati demi masa depan negara hukum Indonesia yang adil dan bermartabat.
(sp.official.031126)
Penulis : S Purwadi Mangunsastro Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara









