MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Wacana pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memunculkan polemik di tengah masyarakat. Ketua Persatuan Buruh (Prabu) Sumatera Utara, Rasyid Nasution, mempertanyakan pihak-pihak yang kini mulai disuarakan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Asahan.
Menurut Rasyid, gagasan pemekaran tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan kepentingan politik sesaat atau agenda kelompok tertentu. Ia menilai hingga kini belum terlihat kajian komprehensif yang terbuka kepada publik mengenai urgensi, kesiapan fiskal, dampak administratif, maupun manfaat nyata bagi masyarakat.
“Publik berhak mengetahui siapa yang paling berkepentingan di balik dorongan pemekaran ini. Jangan sampai pembentukan provinsi baru hanya menjadi proyek elit, sementara rakyat justru menanggung beban birokrasi dan pembiayaan baru,” tegas Rasyid.
Ia menambahkan, kelompok yang paling rentan terdampak jika pemekaran dipaksakan tanpa perencanaan matang adalah kalangan buruh, pekerja informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, apabila daerah baru terbentuk namun belum memiliki kekuatan fiskal yang cukup, maka anggaran berpotensi tersedot untuk pembangunan gedung pemerintahan, struktur birokrasi, fasilitas pejabat, serta biaya administrasi lainnya. Akibatnya, program kesejahteraan pekerja, penciptaan lapangan kerja, subsidi UMKM, hingga peningkatan upah dan perlindungan tenaga kerja bisa terabaikan.
“Buruh jangan dijadikan korban ambisi politik. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk membuka lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan pekerja, dan menekan angka pengangguran justru habis untuk membiayai pemerintahan baru,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat Asahan secara terbuka menyatakan penolakan terhadap rencana penggabungan wilayah mereka ke dalam Provinsi Sumatera Pantai Timur. Mereka menilai hingga saat ini tidak ada alasan mendesak yang cukup kuat untuk memisahkan diri dari Sumatera Utara.
Salah satu tokoh masyarakat Asahan menyebut prioritas pemerintah seharusnya difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta penyelesaian persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat.
“Kami menolak jika Asahan dipaksakan masuk ke provinsi baru. Saat ini kami masih merasa menjadi bagian utuh dari Sumatera Utara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemerataan pembangunan, bukan penambahan struktur pemerintahan,” ujarnya.
Sikap serupa juga sebelumnya disampaikan Gubernur Bobby Nasution yang menyentil wacana pemekaran tersebut dalam forum Musrenbang Sumut 2027. Bobby secara terbuka menyebut gerakan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur diinisiasi oleh Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian. Ia mengingatkan bahwa pemekaran bukan hanya soal penambahan daerah, tetapi juga harus melihat kemampuan keuangan dan keberlanjutan pembangunan.
Bobby bahkan menyindir bahwa jangan sampai bukannya berkembang, justru “menciut”, serta menyinggung risiko daerah kembali kesulitan fiskal apabila memaksakan diri membentuk wilayah baru. Ia juga menegaskan rencana pembangunan kawasan industri di Batu Bara bisa terganggu jika wacana pemekaran terus dipaksakan, dikutip dari detiknews.
Rasyid menilai pernyataan Bobby Nasution menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah pun memahami adanya risiko besar di balik agenda pemekaran yang belum matang, terutama terhadap investasi, serapan tenaga kerja, dan stabilitas ekonomi kawasan.
“Kalau investasi tertunda, pabrik tidak jadi masuk, kawasan industri gagal berkembang, siapa yang paling terdampak? Buruh dan pencari kerja. Karena itu jangan bermain-main dengan isu pemekaran,” tambah Rasyid.
Prabu Sumut meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar bersikap transparan dan membuka ruang dialog publik seluas-luasnya sebelum mengambil keputusan strategis terkait pemekaran daerah.
“Jangan jadikan rakyat sekadar objek keputusan politik. Libatkan masyarakat, akademisi, tokoh daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan riil,” pungkasnya.
Hingga kini, wacana pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur masih menuai pro dan kontra. Pemerintah diharapkan tidak tergesa-gesa, serta menempatkan kepentingan rakyat dan kesejahteraan pekerja di atas kepentingan politik kelompok tertentu.
Penulis : Yuli
