Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) Mendesak Pemerintah Segera Menetapkan Status Darurat Bencana di Sumatera Utara

- Jurnalis

Jumat, 28 November 2025 - 16:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) memandang bencana banjir bandang, longsor, dan kerusakan ekologis yang kini meluas di Sumatera Utara telah mencapai skala yang tidak lagi dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.
Sebaran lokasi terdampak yang sangat luas, mulai dari Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, kawasan Danau Toba, hingga daerah-daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, Langkat, Medan, Deli Serdang dan Tebing Tinggi menunjukkan bahwa bencana ini sudah berada pada kategori bencana besar yang memperlihatkan gejala sistemik, bukan kejadian lokal yang terfragmentasi.

Kerusakan infrastruktur meliputi jembatan nasional yang terputus, jalan lintas strategis yang ambles, desa-desa yang terisolir, serta kerusakan fasilitas publik yang luas.

Ribuan warga mengungsi, sementara puluhan ribu lainnya masih berada di wilayah yang sulit dijangkau. Ada kawasan yang hingga kini hanya dapat diakses melalui jalur udara dan laut akibat tertutupnya akses darat oleh longsor dan material banjir. Dalam kondisi seperti ini, sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten hampir pasti tidak cukup.

SMI mencatat bahwa sebagian besar daerah terdampak tidak memiliki cadangan logistik lebih dari empat hari. Ini bukan sekadar keterbatasan teknis, tetapi ancaman langsung terhadap stabilitas sosial. Ketika stok kebutuhan pokok, obat-obatan, dan air bersih habis, risiko terjadinya chaos meningkat dengan sangat cepat. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi krisis kemanusiaan.

Baca Juga :  Syah Afandin Bantu Warga Dusun Terisolir Paluh Nipah di Tengah Bencana

Kemampuan daerah untuk melakukan respon cepat sudah melewati batas. Keterbatasan alat berat, minimnya armada evakuasi, kurangnya tenaga penyelamat terlatih, serta defisit anggaran penanganan darurat membuat pemerintah daerah tidak mungkin mengelola skala bencana yang memburuk dari hari ke hari. Setiap penundaan keputusan di tingkat nasional akan memperbesar dampak dan menempatkan masyarakat pada risiko yang tidak dapat diterima.

Penetapan status Darurat Bencana adalah kebutuhan mendesak. Status ini akan memungkinkan pengerahan kekuatan penuh negara: TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk membuka jalur logistik melalui laut dan udara; pengerahan alat berat besar-besaran melalui PUPR dan BNPB; mobilisasi ponton, heli angkut berat, peralatan SAR, dan kapal logistik; serta dukungan medis terpadu yang mampu menjangkau wilayah terisolir.

Tanpa komando terarah dan terukur, seluruh upaya ini hanya berjalan dikhawatirkan akan berjalan parsial dan lambat, sementara waktu adalah faktor kritis.

Dalam situasi yang semakin memburuk dan meluas, SMI menyampaikan tuntutan mendesak sebagai berikut:
1. Menetapkan status Darurat Bencana untuk seluruh wilayah terdampak di Sumatera Utara, mengingat skala kerusakan, meluasnya daerah terdampak, dan keterbatasan kemampuan daerah untuk merespons.
2. Mengaktifkan jalur logistik udara dan laut dengan dukungan penuh TNI AL dan TNI AU, termasuk penggunaan heli angkut berat, kapal logistik, dan pesawat angkut untuk menjangkau daerah yang terisolir.
3. Menggerakkan alat berat secara maksimal melalui koordinasi lintas kementerian, terutama PUPR, BNPB, dan pemerintah provinsi, untuk membuka akses dan mempercepat evakuasi.
4. Memastikan pasokan logistik untuk minimal dua pekan ke depan di semua wilayah terisolir, mengingat cadangan lokal tidak akan mampu bertahan lebih dari empat hari.
5. Mengoptimalkan operasi penyelamatan terpadu, termasuk tim medis, SAR, dan dukungan psikososial bagi warga terdampak.
6. Melakukan audit menyeluruh terhadap kerusakan ekologis dan seluruh izin yang berkontribusi pada runtuhnya keseimbangan alam, sebagai langkah korektif pascabencana.
SMI menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus mengatasi segala pertimbangan administratif dan politik. Situasi di Sumatera Utara sudah berada pada skala darurat bencana. Negara harus bertindak dengan kewenangan nasional. Setiap menit keterlambatan adalah risiko nyawa yang tidak dapat dipulihkan

Baca Juga :  Komisi III Ultimatum Pemko Medan: Verifikasi Pajak dan Izin Restoran Maksimal Sebulan

 

Penulis : Kristian Redison Simarmata -Elfenda Ananda -Muhammad Yusuf Nasution

Editor : Yulinda Rahima

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Bupati Langkat, Bupati Langkat Harus Segera Laksanakan Putusan PTUN Medan
Sejumlah Proyek Strategis Nasional Diduga Bikin Rugi PT Pelindo
Dugaan Penyalahgunaan Dana Pokir, GAMSU Desak Kejagung Periksa Oknum DPRD Langkat
Aliansi Pemuda Sumut Demo Pemko Binjai, Tuntut Kabag Perekonomian Dicopot
Pemda Diminta Bentuk Satgas Perlindungan Guru, Pematangsiantar Menanti Petunjuk Teknis
Di Duga Lemah Pengawasan, Proyek Irigasi Rp 588 Jura di Lokkung Raya Simalungun Retak Dini
Proyek Rekontruksi Jalan Dinas PUTR Simalungun Terkesan Asal Jadi
Kejatisu Tahan GM PT Yodya Karya (Persero) Dalam Kasus Dugaan Korupsi Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 11:15 WIB

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Bupati Langkat, Bupati Langkat Harus Segera Laksanakan Putusan PTUN Medan

Rabu, 4 Februari 2026 - 10:04 WIB

Sejumlah Proyek Strategis Nasional Diduga Bikin Rugi PT Pelindo

Selasa, 3 Februari 2026 - 14:38 WIB

Dugaan Penyalahgunaan Dana Pokir, GAMSU Desak Kejagung Periksa Oknum DPRD Langkat

Selasa, 3 Februari 2026 - 14:32 WIB

Aliansi Pemuda Sumut Demo Pemko Binjai, Tuntut Kabag Perekonomian Dicopot

Selasa, 3 Februari 2026 - 14:31 WIB

Pemda Diminta Bentuk Satgas Perlindungan Guru, Pematangsiantar Menanti Petunjuk Teknis

Berita Terbaru