MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Setelah gencar pemberitaan tentang janji manis Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bahwa terhitung tahun ajaran 2025-2026 SPP siswa SMA dan SMK se Sumatera Utara gratis, namun tidak terealisasi dengan alasan klasik. Tanpa pemberitahuan bahwa hal tersebut hanya wacana, barulah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengumumkan bahwa akan mulai Program Sekolah Gratis pada tahun 2026. Program ini akan dilakukan secara bertahap dan dimulai dari Kepulauan Nias terlebih dahulu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Sumut Dikky Anugerah pada konferensi pers OPD Pemprov Sumut, di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (17/9).
“Ini daerah (Kepulauan Nias) yang masih mendapat perhatian lebih, supaya bisa mengakselerasi pembangunan,” kata Dikky.
Program yang diberi nama Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) ini merupakan program yang memberikan pembebasan uang SMA/SMK/SLB se-Sumut. Setelah Kepulauan Nias tahun 2026, program ini akan dimulai di kawasan Pantai Barat pada tahun 2027. Dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya hingga merata ke seluruh Sumut.
“Poin pentingnya, agar orang tua anak sekolah kita tidak lagi memikirkan (biaya), meringankan beban orang tua untuk sekolah gratis,” ujar Dikky.
PUBG merupakan salah satu program yang masuk ke dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumut, yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution. Selain itu, ada beberapa program lain mulai dari Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP). Program ini hadir untuk menjaga kestabilan harga.
Hal tersebut terang saja membuat kecewa wali murid yang merasa di bohongi dan oleh Gubernur Sumatera Utara.
” Udah rame baru diumumin kalau sekolah gratis itu gak ada di Medan, cuma cakap-cakap aja. Kenapa berani kali bilang terhitung tahun ajaran 2025-2026 sekolah gratis, SPP Gratis kan jadi berharap warga masyarakat. Harusnya Kalau program ini belum matang, jangan di umumkan, ” Tegas Pangeran Siregar, salah seorang Pengiat anti korupsi Sumatera Utara.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika memang belum matang, harusnya di bulan Juli 2025 sudah diumumkan, bahwa sekolah gratis, SPP gratis untuk tingkat SMK, SMA dan SLB itu tidak ada. Dan Kepala Dinas Pendidikan yang terhubung langsung antara Sekolah, Siswa dan Gubernur sebagai stepholder harus mengingatkan Gubernur, bukan cuma diam menuruti perintah saja, kasih masukan.
” Kelamaan, harusnya sejak bulan Juli sudah diumumkan kalau program itu masih mentah, masih wacana, jadi para siswa dan wali siswa tidak berharap dan terjebak sampai 3 bulan belum bayar uang SPP. Disitu anak-anak mau ujian, disitu diumumkan. Kepala Dinas Pendidikan Alexander Sinulingga juga harusnya lebih cekatan lah, sebagai pelaksanaan kebijakan Gubernur dia juga harus mengingatkan dan memberi masukan kepada Gubernur bukan diam aja. Kasih ide, pandangan, solusi dan jalan keluar kepada Gubernur, jangan diam aja nunggu perintah. Gak ada inovasinya, kritis dikit, jangan manut aja, karena takut di geser posisinya? Ciptakan apa yang berguna bagi dunia pendidikan Sumatera Utara, ” tegas Pangeran
Oleh karenanya, ia meminta, agar saat ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumut harus mengantisipasi kejadian ini. Ini sangat merugikan siswa dan orang tua siswa. Harus ada solusi nya, jangan habis diumumkan lalu diam.
” Fikirkan juga orang tua siswa yang penghasilan yang menengah kebawah, jangan suka-suka hati saja buat pengumuman demi popularitas lalu diam. Dan kebijakan itu di gantung, ” tutupnya.
Penulis : Youlie
