MANDAILING NATAL, SSOL.ID — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), panitia penyelenggara diminta menyampaikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai seluruh ketentuan, persyaratan, serta mekanisme pencalonan Ketua DPD KNPI Mandailing Natal.
Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Musda berlangsung demokratis, objektif, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI serta ketentuan organisasi yang berlaku.
Jangan sampai proses yang seharusnya menjadi ruang demokrasi dan regenerasi kepemimpinan pemuda justru menimbulkan polemik akibat ketidakjelasan aturan, mekanisme pencalonan, maupun persyaratan administratif yang ditetapkan panitia.
Sejumlah persoalan mendasar perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan resmi dari panitia Musda agar seluruh bakal calon maupun organisasi kepemudaan (OKP) memiliki pemahaman dan kesempatan yang sama.
PERTAMA, DUGAAN PENGONDISIAN PENGURUS KECAMATAN (PK) KNPI.
Munculnya dugaan pengondisian terhadap sejumlah Pengurus Kecamatan (PK) KNPI menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan klarifikasi terbuka dari panitia.
Panitia perlu menjelaskan bagaimana proses pembentukan, pengesahan, serta keabsahan kepengurusan PK KNPI yang nantinya memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Musda.
Apakah seluruh PK yang terlibat telah memenuhi ketentuan organisasi? Bagaimana mekanisme verifikasi legalitas dan masa berlaku SK kepengurusannya?
Pertanyaan ini penting untuk menghindari munculnya persepsi bahwa struktur organisasi di tingkat kecamatan sengaja diarahkan atau dikondisikan demi kepentingan kandidat tertentu.
KEDUA, KEJELASAN AD/ART DAN DASAR HUKUM PENCALONAN.
Panitia juga perlu menjelaskan secara tegas AD/ART KNPI versi dan ketentuan organisasi mana yang dijadikan landasan dalam proses pencalonan Ketua DPD KNPI Madina.
Hal ini penting mengingat ketentuan organisasi harus menjadi pedoman bersama, bukan ditafsirkan secara berbeda-beda atau diterapkan secara selektif terhadap bakal calon tertentu.
Seluruh persyaratan pencalonan seharusnya disampaikan secara tertulis, termasuk dasar pasal dan ketentuan yang menjadi rujukan panitia.
KETIGA, PERSYARATAN PENGALAMAN KEPENGURUSAN OKP.
Panitia diminta menjelaskan secara rinci persyaratan pengalaman kepengurusan organisasi kepemudaan yang diwajibkan bagi bakal calon Ketua KNPI Madina.
Apa bentuk pengalaman organisasi yang dapat dinyatakan memenuhi persyaratan? Apakah harus memiliki pengalaman pada tingkat kepengurusan tertentu? Dokumen apa saja yang harus diserahkan sebagai bukti?
Kejelasan ini diperlukan agar tidak ada persyaratan tambahan yang muncul secara tiba-tiba dan berpotensi merugikan bakal calon.
KEEMPAT, KEJELASAN OKP PENDUKUNG DAN PEMBERI REKOMENDASI.
Panitia perlu membuka informasi mengenai organisasi kepemudaan mana saja yang memiliki hak memberikan rekomendasi dukungan kepada bakal calon.
Termasuk kriteria OKP yang dinyatakan sah, persyaratan administrasi, legalitas kepengurusan, serta ketentuan masa berlaku SK organisasi.
Jangan sampai terdapat perbedaan standar dalam menerima rekomendasi dukungan dari masing-masing OKP.
KELIMA, MEKANISME VERIFIKASI SK DAN REKOMENDASI.
Proses verifikasi surat keputusan (SK) kepengurusan OKP maupun rekomendasi dukungan harus memiliki standar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Panitia perlu menjelaskan siapa pihak yang berwenang melakukan verifikasi, bagaimana proses pemeriksaannya, serta apakah bakal calon memiliki hak untuk mengetahui hasil verifikasi tersebut.
Prinsip transparansi harus diberlakukan secara setara kepada seluruh bakal calon.
KEENAM, DUGAAN BIAYA PENDAFTARAN SEBESAR RP40 JUTA PERLU DIJELASKAN SECARA TERBUKA.
Hal lain yang tidak kalah penting dan perlu mendapatkan penjelasan resmi dari panitia adalah adanya informasi atau dugaan penetapan biaya pendaftaran bakal calon Ketua KNPI Madina sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang disebut-sebut harus diserahkan pada saat pengembalian formulir pendaftaran.
Jika informasi tersebut benar, panitia wajib menjelaskan secara terbuka apa dasar penetapan biaya tersebut dan untuk kepentingan apa dana sebesar itu akan digunakan.
Panitia perlu merinci peruntukan anggaran tersebut, mulai dari kebutuhan administrasi, penyelenggaraan Musda, konsumsi, akomodasi, perlengkapan kegiatan, hingga kebutuhan operasional lainnya.
Selain itu, apakah nominal Rp40 juta tersebut merupakan uang pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan, kontribusi penyelenggaraan, atau bentuk pembiayaan lainnya?
Apakah penetapan nominal tersebut telah melalui mekanisme dan persetujuan organisasi yang sah?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Musda KNPI merupakan momentum demokrasi pemuda, bukan ruang yang seharusnya menciptakan hambatan finansial bagi generasi muda yang ingin berkontribusi dan mengambil bagian dalam kepemimpinan organisasi.
Jangan sampai besarnya biaya pencalonan justru menimbulkan kesan bahwa kesempatan menjadi Ketua KNPI hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial besar.
Kepemimpinan pemuda semestinya ditentukan oleh kapasitas, integritas, rekam jejak, gagasan, serta kemampuan membangun organisasi, bukan semata-mata oleh kekuatan modal.
Jika memang terdapat kewajiban pembayaran sebesar Rp40 juta, panitia perlu mempertimbangkan kembali kewajaran nominal tersebut serta memastikan bahwa penetapannya memiliki dasar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
KETUJUH, JAMINAN KESETARAAN BAGI SELURUH BAKAL CALON.
Panitia harus menjamin bahwa seluruh bakal calon memperoleh perlakuan yang sama, baik dalam mengakses informasi, memenuhi persyaratan, mendapatkan pelayanan administrasi, maupun mengikuti setiap tahapan pencalonan.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa, pembatasan sepihak, ataupun persyaratan yang diterapkan secara berbeda terhadap kandidat tertentu.
MUSDA JANGAN MENJADI AJANG PENGONDISIAN
Permintaan keterbukaan ini bukan dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan Musda, apalagi menciptakan polemik di internal organisasi. Sebaliknya, hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan KNPI Madina agar proses regenerasi kepemimpinan berjalan secara sehat, demokratis, dan bermartabat.
KNPI merupakan wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan yang semestinya menjunjung tinggi nilai persatuan, keterbukaan, dan kesetaraan.
Oleh karena itu, panitia Musda diharapkan tidak menganggap pertanyaan dan kritik sebagai bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan kegiatan. Kritik justru harus menjadi ruang evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Panitia diharapkan segera memberikan jawaban secara resmi dan terbuka terhadap seluruh pertanyaan tersebut, disertai dokumen serta dasar aturan yang relevan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan di tengah organisasi kepemudaan.
Musda KNPI Madina harus menjadi panggung demokrasi pemuda, bukan panggung pengondisian. Jangan sampai cita-cita membangun kepemimpinan pemuda justru terhalang oleh ketidakjelasan aturan dan mahalnya biaya pencalonan.
Transparansi adalah kewajiban. Kepastian aturan adalah kebutuhan. Kesetaraan kesempatan adalah prinsip demokrasi.
Jangan biarkan demokrasi pemuda kalah oleh kepentingan dan kekuatan modal.
Penulis : Hotman
