Sutrisno Pangaribuan : ” Pemerintah Seharusnya Proaktif, Bukan Reaktif “

- Jurnalis

Selasa, 2 September 2025 - 17:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN,SUARASUMUTONLINE.ID – Belum lama berselang, negara kita merayakan hari ulang tahun (HUT) ke- 80. Setelah upacara, dilanjutkan dengan berbagai perlombaan, dari lomba makan kerupuk, hingga panjat pinang. Untuk pertama kali dalam sejarah, Senin (18/8) ditetapkan sebagai hari libur nasional. Presiden Prabowo menetapkannya sebagai hari libur agar warga negara dapat beristirahat setelah lelah ikuti perayaan.

Dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 yang lalu, Prabowo dan timnya sering merespon berbagai hal dengan “jogetin aja”. Maka DPR pasca sidang tahunan, berjoget di senayan, seperti sedang merayakan kemewahan tanpa empati. Rakyat pun marah, meski 10 tahun lamanya, Iriana Jokowi pun selalu ikut berjoget di istana, setelah suaminya bagi- bagi sepeda.

” Senayan akhirnya sasaran amarah rakyat sebab dianggap tidak peka atas derita rakyat. Pemerintah kewalahan menghadapi kemarahan mahasiswa, buruh, dan rakyat. Saat aksi mahasiswa bersama rakyat di senayan, pengemudi sepeda motor online digilas kendaraan taktis polisi hingga mati. Para pejabat berbondong- bondong memberi hadiah dan janji, dari rumah hingga sepeda motor,” Urai Sutrisno Pangaribuan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)/Presidium Pergerakan Rakyat Indonesia Makmur Adil (Prima), Selasa (2/9).

Baca Juga :  Ricky Anthony Desak Pemkab Langkat Tanggapi Aspirasi Rakyat Soal Infrastruktur

Lebih lanjut kata Sutrisno, Pemerintah sepertinya lupa, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta. Ada anak- anak bangsa lainnya yang harus mati, meregang nyawa dibakar api.

” Apa salah mereka hingga harus dibakar sadis oleh saudara sendiri? Pemerintah gagal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapa yang akan memberi rumah, sepeda motor bagi mereka?, ” tanya Sutrisno lagi.

Kematian pengemudi ojek online menampar wajah pemerintah yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Jutaan warga negara menjadikan jalan raya sebagai lapangan kerja, yakni sopir: truk, bus, taksi, mobil pribadi, mobil rental, mobil dan sepeda motor online, pengantar makanan dan semua orang yang bekeria di sektor transportasi. Para pekerja di saling berebut, padahal jalan pada hakikatnya bukan lapangan kerja.

” Jalan raya tidak pernah dirancang untuk menjadi lapangan pekerjaan, namun kini jutaan warga negara Indonesia mencari sesuap nasi di jalan. Akibatnya kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Meski demikian pemerintah tidak pernah berdaya mengatur sistem transportasi publik sehingga aksi protes para sopir kerap terjadi, ” Sesal Sutrisno.

Baca Juga :  Khamenei Tanggapi Ancaman Trump dengan Janji Serangan Tanpa Ampun ke Israel

Sutrisno menilai, pemerintah telah gagal mengantisipasi gejolak sosial yang membuat Indonesia terbakar dan berdarah. Pemerintah reaktif seperti pemadam kebakaran. Perangkat intelijen negara, baik TNI, Polri, dan sipil tidak mampu melacak pergerakan rakyat, atau informasi intelijennya tidak digunakan. Akhirnya korban jiwa berjatuhan, dibunuh sesama anak bangsa sendiri.

Pemerintah yang proaktif bukan berlomba memberi sepeda motor dan rumah. Tetapi segera membuka lapangan kerja baru selain jalan raya. Pemerintah yang proaktif bukan yang rajin minta maaf, tetapi yang mampu memperkirakan setiap aspirasi dan pergerakan rakyatnya. Pemerintah yang proaktif bukan bagi- bagi sembako, tetapi meningkatkan daya beli masyarakat.

” Pemerintah yang proaktif bukan yang berlomba membuat pertemuan eksklusif dengan perwakilan ojek online. Pemerintah yang proaktif pasti mampu mengantisipasi setiap dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang proaktif mampu menjamin keamanan dan ketertiban rakyatnya,” tutupnya.

Penulis : Youlie

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua pemekaran Serdang Bedagai Resmi ber KTA PSI
Golkar Sumut Pasca Musda: Andar Amin Telponan dengan Hendri Yanto Sitorus, Yasyir Ridho Ketemu Erni
Golkar Tetapkan Musda Sumut ke-11 Digelar 31 Januari–2 Februari 2026 di Medan
Bursa Ketua Golkar Sumut, Doli Tanjung Ungkap Belum Ada yang Mendaftar
Muswil PKB Sumut, 8 Calon Siap Maju Jadi Calon Ketua
Sekolah Kader Perubahan PKB, Wujudkan Kesadaran Politik dan Ideologi
Fithri M Harahap Ditunjuk Sebagai Ketua PAN Binjai
Konferda VI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara Kukuhkan Rapidin Simbolon Pimpin DPD Periode 2025-2030
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Februari 2026 - 15:56 WIB

Ketua pemekaran Serdang Bedagai Resmi ber KTA PSI

Senin, 9 Februari 2026 - 12:00 WIB

Golkar Sumut Pasca Musda: Andar Amin Telponan dengan Hendri Yanto Sitorus, Yasyir Ridho Ketemu Erni

Senin, 26 Januari 2026 - 16:18 WIB

Golkar Tetapkan Musda Sumut ke-11 Digelar 31 Januari–2 Februari 2026 di Medan

Senin, 19 Januari 2026 - 20:00 WIB

Bursa Ketua Golkar Sumut, Doli Tanjung Ungkap Belum Ada yang Mendaftar

Sabtu, 29 November 2025 - 21:58 WIB

Muswil PKB Sumut, 8 Calon Siap Maju Jadi Calon Ketua

Berita Terbaru