DELI SERDANG, SUARASUMUTONLINE.ID – Hari pertama masuk sekolah menjadi cerita pahit bagi ratusan siswa Al-Washliyah di Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Mereka harus memulai kegiatan belajar mengajar di luar gedung sekolah lantaran bangunan tempat mereka menimba ilmu disegel oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang sejak Minggu (13/7) lalu.
Penyegelan ini sontak membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif, terutama di hari pertama sekolah. Para siswa yang tidak mengetahui akar permasalahan hanya bisa pasrah belajar di bawah terik matahari atau di tempat seadanya di luar area gedung yang disegel.
Konflik Lahan dan Gedung Warisan Pemerintahan Lama
Diketahui, gedung sekolah yang disegel tersebut memang milik Pemkab Deli Serdang, namun ironisnya, bangunan itu berdiri di atas tanah milik Al-Washliyah. Konflik antara kepemilikan gedung dan lahan ini mulai mencuat tajam di masa kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan.
Pasalnya, pada pemerintahan sebelumnya, gedung ini sudah diserahkan untuk digunakan oleh pihak Al-Washliyah melalui surat pinjam pakai. Bahkan, pihak Al-Washliyah menyebut sudah ada konsep hibah dari Pemkab pada pemerintahan sebelum Asri Ludin Tambunan.
“Jadi pada pemerintahan sebelum Aci (Asri Ludin Tambunan) ini, sudah dibuat konsep untuk hibah dari Pemkab, sementara sebelum itu siap dibuat surat pinjam pakai,” ujar Ari Arsyadi Fattarani, Wakil Ketua Gerakan Pemuda Al-Washliyah Kota Medan, kepada SUARASUMUTONLINE.ID, Senin (14/7) malam.
Namun, di era pemerintahan Bupati Asri Ludin Tambunan, Dinas Pendidikan Deli Serdang melayangkan surat perintah pengosongan gedung ke sekolah. Hal ini memicu aksi dari pihak Al-Washliyah ke Pemkab Deli Serdang yang berujung pada dialog dan kesepakatan bersama.
“Makanya kami terkejut ketika hari pertama sekolah malah disegel,” tambah Ari Arsyadi Fattarani.
Pemerintah Dinilai Ingkar Janji, Al-Washliyah Siap Lanjutkan Perjuangan
Pihak Al-Washliyah sangat menyayangkan tindakan penyegelan yang dilakukan Satpol PP Pemkab Deli Serdang pada Minggu (6/7) lalu. Menurut Ketua PW Al-Washliyah Sumut, H. Dedi Iskandar Batubara, yang juga anggota DPD RI, petugas Satpol PP bersama Kadis Pendidikan Deli Serdang meminta pihak Al-Washliyah mengosongkan gedung dalam waktu dua hari dengan alasan akan digunakan oleh SMP Negeri 2 Galang.
Dasar hukum yang digunakan Pemkab disebut Dedi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang gedung pemerintah dipinjam-pakaikan kepada pihak swasta. Namun, Dedi Iskandar Batubara menyayangkan hal ini karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Al-Washliyah dan Pemkab Deli Serdang bahwa gedung tersebut akan dihibahkan.
Pihak Al-Washliyah berharap Pemkab Deli Serdang segera mengambil keputusan yang adil atas permasalahan ini.
“Jika memang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak bisa memberikan bangunan sekolah yang berdiri di atas tanah Al-Washliyah, maka harus ada kebijakan lain seperti membongkar bangunan sekolah dan membayar sewa tanah selama bangunan itu berdiri,” tegas Ari Arsyadi Fattarani.
Terkait langkah selanjutnya, Ari Arsyadi Fattarani menyatakan pihaknya saat ini sedang menunggu perintah dan arahan dari Ketua Umum Pengurus Besar Al-Washliyah KH. Masyhuril Khomis dan terkhusus Ketua Pengurus Wilayah Al-Washliyah Sumatera Utara H. Dedi Iskandar Batubara.
“Saya yakin pasti akan ada aksi lanjutan terkait penyegelan dan berlarutnya masalah ini,” tutupnya.
Apakah konflik ini akan menemui titik terang dalam waktu dekat demi keberlangsungan pendidikan ratusan siswa Al-Washliyah? Kita tunggu kebijakan selanjutnya dari Pemkab Deli Serdang. Youlie
Penulis : Yoelie
