MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Pusaran Korupsi Dinas PUPR yang menjadikan Kepala Dinas PUPR Topan Ginting sebagai Tersangka OTT beberapa waktu yang lalu mulai menyeret banyak nama. Baik pejabat aktif hingga tidak aktif lagi.
Temuan terbaru adalah, ternyata ada keterkaitan antara korupsi di dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara dengan pergeseran APBD Sumut oleh Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution yang menjadi penyebab Topan Ginting cs terungkap.
“Komisi pemberantasan korupsi (KPK) harus memeriksa tim transisi Gubernur Sumut Bobby Nasution yang terlibat dalam pergeseran APBD Sumut, yang akhirnya menyebabkan korupsi tersangka Kadis PUPR Topan Ginting terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), “ungkap Arief Tampubolon dari Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Sabtu 26 Juli 2025 pada suarasumutonline.id.
Arif juga meminta KPK segera memeriksa tim transisi Bobby Nasution yang diduga kuat menjadi pelaku pergeseran anggaran di APBD Provinsi Sumatra Utara, salah satunya adalah proyek infrastruktur yang di OTT KPK. Selain itu Arif menilai ada lagi proyek proyek Jembatan Idano Nayo di Nias yang tidak tertulis dalam APBD Sumut 2025, yang menjadi pertanyaan besar.
“KPK juga kami minta segera memeriksa para Kepala OPD Pemprov Sumut, terkhusus yang dinonaktifkan oleh Bobby Nasution, dan yang mengundurkan diri. Dari pemeriksaan tim transis dan Kepala OPD, kita meyakini akan terungkap benang merah korupsi Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang ditangkap KPK ” Tegas Arif.
Menurut Arief, tim transisi Gubernur Sumut Bobby Nasution sepertinya telah menggantikan posisi dan peran dari tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprovsu yang bertanggungjawab atas APBD Sumut.
Tim transisi Gubernur Sumut yang terlibat dalam pergeseran anggaran tersebut di antaranya; Dida (Ketua Kadin yang menjadi Komisaris Utama Bank Sumut), Yudha (Yang menjadi Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi), Wahyu (Dosen USU), Khafi (Komisaris KIM), Dicky (Sekretaris Bappendabalitbang Provsu), dan Ricky (Dari keluarga).
Pergeseran anggaran di APBD Sumut yang dilakukan tim transisi Gubernur Sumut Bobby Nasution telah merubah program kerja satu tahun anggaran, termasuk anggaran pokir (pokok pikiran) dari 100 Anggota DPRD Sumut yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat.
“Nama nama itu saya rasa tidak asing lagi bagi masyarakat Sumut, dan patut kita dukung mereka semua juga untuk diperiksa KPK, agar kasus korupsi tersangka Topan Ginting yang ditangkap KPK terang benderang kemana arahnya, dan siapa saja yang menerima dan menikmati aliran dananya,” jelas Arief Tampubolon.
Alumni Lemhannas RI inipun berharap penyidik KPK bersikap profesional dan transparan dalam menangani kasus korupsi infrastruktur di wilayah Sumatera Utara yang menjerat Kadis PUPR Sumut Topan Ginting menjadi tersangka.
“Tersangka Topan Ginting itu pintu masuk bagi KPK untuk menyelamatkan uang rakyat Sumatera Utara yang mau dirampok berjemaah,” tegas Arief Tampubolon.
Penulis : Yoelie
