MANDAILING NATAL, SSOL.ID – Angka 1.370 anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Jumlah tersebut disebut sebagai angka tertinggi di Sumatera Utara dan menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di daerah ini membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius.
Di tengah persoalan tersebut, publik juga patut mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal cukup sering melakukan rotasi dan pergantian pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
_”Rotasi dan mutasi pejabat pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyegaran organisasi maupun peningkatan kinerja. Namun, ketika pergantian pejabat terjadi berulang kali, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan program dan konsistensi kebijakan, khususnya pada sektor yang membutuhkan perencanaan jangka panjang seperti pendidikan,”Ujar Tantowi Yahya Nasution, Kamis (2/9).
Persoalan anak putus sekolah bukan persoalan yang dapat diselesaikan dalam hitungan bulan. Pemerintah membutuhkan pendataan yang akurat, pemetaan penyebab, intervensi ekonomi keluarga, pengawasan anak usia sekolah, serta program untuk mengembalikan mereka ke bangku pendidikan.
Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Tantowi Yahya Nasution, meminta Bupati Mandailing Natal menempatkan pejabat sesuai kompetensinya.
“ tempatkan orang yang tepat sesuai bidangnya, prinsipnya sederhana *the right man on the right place* (orang yang tepat harus ditempatkan pada posisi yang tepat). Contohnya Kadis Dinas Pendidikan, yang dipimpin oleh seorang dokter. Kami tidak meragukan kemampuan beliau, tetapi secara disiplin ilmu lebih tepat ditempatkan di Dinas Kesehatan. Apalagi saat ini kita menghadapi persoalan serius, dengan 1.370 anak putus sekolah,”
“Kami berharap Bupati Mandailing Natal menempatkan orang yang benar-benar kompeten di setiap OPD. Jangan asal menempatkan orang pada jabatan, karena yang dipertaruhkan adalah pelayanan dan masa depan masyarakat Madina,” ucapnya.
Oleh karena itu juga setiap pergantian pimpinan OPD seharusnya tidak boleh mengganggu program yang telah berjalan. Jangan sampai yang berganti bukan hanya pejabatnya, tetapi juga arah dan prioritas programnya.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal Tantowi Yahya Nasution, menilai angka 1.370 anak putus sekolah harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
“Angka 1.370 anak putus sekolah bukan sekadar angka statistik. Di balik angka tersebut ada masa depan generasi muda Madina. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa penyebabnya dan apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasinya, “ucapnya.
HMI juga menilai pemerintah daerah perlu melihat persoalan ini secara lintas sektor. Anak putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan Dinas Pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ekonomi, sosial, administrasi kependudukan, perlindungan anak dan kondisi keluarga.
Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antarlembaga dan kesinambungan kebijakan. Pergantian pejabat bukan persoalan utama. Yang menjadi persoalan adalah ketika pergantian tersebut tidak diikuti dengan kesinambungan program dan peningkatan kinerja.
Publik berhak mengetahui apakah setiap rotasi pejabat benar-benar berdasarkan kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja atau justru berpotensi membuat program pembangunan kehilangan kesinambungan.
HMI Cabang Mandailing Natal mendorong Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk membuka data secara transparan mengenai 1.370 anak yang tidak lagi bersekolah, termasuk sebaran wilayah, jenjang pendidikan, usia, serta faktor penyebabnya. Selain itu, pemerintah harus memiliki target yang jelas: berapa anak yang akan dikembalikan ke sekolah, berapa lama target tersebut akan dicapai, dan OPD mana saja yang bertanggung jawab. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengurus siapa yang duduk di kursi kepala dinas, sementara ada ribuan anak Madina yang kehilangan kesempatan untuk duduk di bangku sekolah.
Jika pendidikan benar-benar menjadi prioritas pembangunan, maka ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak pejabat yang dilantik atau berapa kali struktur OPD ditata ulang.
Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak anak yang berhasil diselamatkan masa depannya.
HMI Cabang Mandailing Natal menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadikan persoalan ini sebagai agenda prioritas dan tidak berhenti pada pendataan semata.
1.370 anak adalah 1.370 masa depan.
Dan masa depan tersebut membutuhkan keberpihakan, kebijakan yang konsisten, serta kerja nyata pemerintah daerah.
Penulis : Hotman
