Gelombang Kritik dari HIMALA, PAN Diminta Benahi Moral Kader Pasca Video Viral DPRD Langkat

- Jurnalis

Selasa, 28 Oktober 2025 - 17:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua PB HIMALA Bidang Kebijakan Publik, Muhammad Ravin

Ketua PB HIMALA Bidang Kebijakan Publik, Muhammad Ravin

LANGKAT, SUARASUMUTONLINE.ID – Meskipun Anggota DPRD Langkat dari Partai Amanat Nasional (PAN) M. Rizky Rifai telah memberikan klarifikasi terkait video viral dirinya berpesta di atas kapal Phinisi di Danau Toba, gelombang kritik dari kalangan mahasiswa terus bermunculan.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat (PB HIMALA) menilai perilaku tersebut mencerminkan gagalnya pembinaan moral dan politik di tubuh PAN, sekaligus mempermalukan partai di hadapan publik.

Ketua PB HIMALA Bidang Kebijakan Publik, Muhammad Ravin, dengan tegas menyebut bahwa gaya hidup hedon seorang wakil rakyat bertolak belakang dengan semangat kesederhanaan yang selalu digaungkan pemerintah.

“Ketika rakyat sedang berjuang melawan kesulitan ekonomi, ada wakil rakyat yang justru sibuk memamerkan kemewahan. Ini bukan sekadar soal etika pribadi, tapi moral politik yang rusak. Presiden Prabowo harus berani bersikap, pecat pembantunya yang gagal menjaga moral kadernya,” ujar Ravin.

Baca Juga :  Lagi, Pasokan Terhambat, Warga Jarah Bulog Sibolga

Menurut Ravin, tindakan Rizky Rifai bukan hanya mencoreng nama baik PAN, tetapi juga mencederai citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang selama ini berkomitmen menghadirkan wajah pemerintahan yang tegas, sederhana, dan berpihak pada rakyat.

PB HIMALA juga menuding Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). gagal menanamkan nilai moral kepada para kadernya.

“Presiden Prabowo tidak boleh menutup mata. Kalau Zulhas gagal menjaga kadernya, maka sudah selayaknya beliau dicopot. Pemerintahan yang ingin menjaga kepercayaan rakyat harus berani membersihkan barisan dari mereka yang mempermalukan rakyat,” sambung Ravin.

Lebih lanjut, Ravin yang juga mantan Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Bagian Utara, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga ke tingkat nasional.

“Kami tidak akan berhenti di meja pernyataan. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari Presiden maupun dari PAN, maka PB HIMALA akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kemenko Bidang Pangan di Jakarta pada 5 November 2025. Ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai anak bangsa,” ujarnya.

Baca Juga :  Tanggap Darurat Bencana Sumut Diperpanjang, Bulog Salurkan 4.000 Ton Beras CBP

Ravin menambahkan, perilaku pamer kemewahan di tengah penderitaan rakyat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai Sumpah Pemuda dan semangat keadilan sosial.

“Kami tidak sedang mencari sensasi, kami sedang menegakkan akal sehat bangsa. Kalau pejabat dan wakil rakyat sudah lupa malu, maka mahasiswa harus mengingatkannya,” tegasnya.

PB HIMALA menyerukan seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk ikut mengawal persoalan ini secara moral dan sosial agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami tidak akan diam. Jika suara rakyat diabaikan, maka jalanan akan menjadi tempat kami bersuara. Karena diam di tengah ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nurani,” tutup Ravin.

Penulis : Rhm

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Bupati Langkat, Bupati Langkat Harus Segera Laksanakan Putusan PTUN Medan
Sejumlah Proyek Strategis Nasional Diduga Bikin Rugi PT Pelindo
Dugaan Penyalahgunaan Dana Pokir, GAMSU Desak Kejagung Periksa Oknum DPRD Langkat
Aliansi Pemuda Sumut Demo Pemko Binjai, Tuntut Kabag Perekonomian Dicopot
Pemda Diminta Bentuk Satgas Perlindungan Guru, Pematangsiantar Menanti Petunjuk Teknis
Di Duga Lemah Pengawasan, Proyek Irigasi Rp 588 Jura di Lokkung Raya Simalungun Retak Dini
Proyek Rekontruksi Jalan Dinas PUTR Simalungun Terkesan Asal Jadi
Kejatisu Tahan GM PT Yodya Karya (Persero) Dalam Kasus Dugaan Korupsi Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 11:15 WIB

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Bupati Langkat, Bupati Langkat Harus Segera Laksanakan Putusan PTUN Medan

Rabu, 4 Februari 2026 - 10:04 WIB

Sejumlah Proyek Strategis Nasional Diduga Bikin Rugi PT Pelindo

Selasa, 3 Februari 2026 - 14:38 WIB

Dugaan Penyalahgunaan Dana Pokir, GAMSU Desak Kejagung Periksa Oknum DPRD Langkat

Selasa, 3 Februari 2026 - 14:32 WIB

Aliansi Pemuda Sumut Demo Pemko Binjai, Tuntut Kabag Perekonomian Dicopot

Selasa, 3 Februari 2026 - 14:31 WIB

Pemda Diminta Bentuk Satgas Perlindungan Guru, Pematangsiantar Menanti Petunjuk Teknis

Berita Terbaru