MEDAN, SSOL.ID –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Hasil evaluasi tersebut mencatat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp1,29 triliun, dengan total belanja daerah mencapai Rp13,337 triliun.
Pembahasan berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, di Ruang Rapat DPRD Sumut, Senin (19/10/2026).
Rapat diawali dengan pemaparan tindak lanjut hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Penjabaran P-APBD 2026 oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Timur Tumanggor, yang juga menjabat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sumut.
Timur menjelaskan, berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi, pendapatan daerah Sumut meningkat dari Rp11,664 triliun dalam APBD awal menjadi Rp12,955 triliun. Kenaikan tersebut sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah turut meningkat Rp1,658 triliun, dari sebelumnya Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun setelah penyesuaian hasil evaluasi.
“Pemprov Sumut telah mengupayakan ketepatan setiap tahapan, dari perubahan RKPD hingga Ranpergub. Sesuai dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 9 Tahun 2021,” ujar Timur.
Ia menegaskan, hasil evaluasi Kemendagri menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD Dorong Lobi Pusat dan Pemutihan Utang
Menanggapi pemaparan TAPD, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, menyebut hasil evaluasi Kemendagri secara umum tidak membawa perubahan signifikan terhadap rancangan P-APBD 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan Pemprov Sumut agar tidak hanya bergantung pada anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, khususnya untuk pemulihan wilayah terdampak bencana alam.
Yahdi mendorong pemerintah provinsi memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan dukungan anggaran tambahan. Ia juga menyarankan penjajakan alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah.
Selain itu, Yahdi meminta Pemprov Sumut menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membahas kemungkinan pemutihan utang pemerintah provinsi.
“Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar utang bisa diputihkan,” katanya.
Gerindra Usulkan Pembiayaan Khusus Infrastruktur
Dorongan mencari sumber pembiayaan alternatif juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Sihotang.
Menurut Benny, pemerintah provinsi perlu melakukan terobosan agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan APBD. Sejumlah opsi yang dapat dijajaki antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Namun, ia menekankan bahwa skema pembiayaan tersebut harus diarahkan secara khusus untuk pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), serta para ketua fraksi DPRD Sumut.
Dengan meningkatnya pendapatan dan belanja daerah dalam P-APBD 2026, tantangan berikutnya adalah memastikan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pemulihan pascabencana, dan mendorong pembangunan infrastruktur secara terukur serta akuntabel. (*)
Penulis : Yuli
