MEDAN, SUARASUMUTONLINE. ID – Selasa (16/9), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menggelar rapat paripurna di Kantor DPRD Sumut, Medan, rapat dimulai sekira pukul 10.00 WIB. Rapat tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.
Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan total anggota 99 anggota DPRD Sumut periode 2024-2029 yang dilantik. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Sumut terkait hal ini.
Ironisnya, demo besar-besaran beberapa waktu yang lalu tidak membuat para anggota DPR jera dan memperbaiki kinerjanya. Saat rapat paripurna itu, banyak kursi anggota DPRD Sumut yang kosong.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang Aktivis anti korupsi Sumut, Pangeran Siregar mengatakan bahwa hel tersebut bukan sesuatu yang baru.
“Kita sudah tidak terkejut dengan tingkah laku para legislatif di DPRD Sumut. Hal seperti itu semakin meyakinkan masyarakat ada yang tidak beres di legislatif kita, dan hal ini harus menjadi langkah kita bersama mendorong reformasi di tubuh legislatif baik di tingkat DPR RI, Provinsi, sampai di tingkat DPRD kabupaten / kota. Masyarakat saya yakini sudah pada titik muak dengan perilaku yang mereka pertontonkan dan tidak menunjukkan bahwa mereka adalah wakil rakyat, ” tegasnya.
Padahal, diketahui rapat dihadiri langsung oleh para Wakil Ketua DPRD Sumut dan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
” Seperti tidak ada marwahnya Gubernur di buat anggota DPR yang tak hadir itu. Bisa-bisanya separuh dari jumlah anggota DPR yang tidak hadir, apa yang mau dibahas dan disepakati kalau suaranya pun gak sampe separuh, ” ucap Pangeran lagi.
Diketahui, agenda rapat paripurna ini adalah penandatangan nota kesepakatan antara Pemprov Sumut dengan DPRD Sumut tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2025 serta perubahan pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Gerindra DPRD Sumut.
Penulis : Youlie
