MEDAN, SSOL.ID – Tiga terdakwa korupsi belanja bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan operasional persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Tebing Tinggi tahun 2024 sebesar Rp863 juta dituntut berbeda oleh jaksa penuntut umum (JPU).
Ketiga terdakwa antara lain Muhammad Hasbie Ashshiddiqi selaku mantan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Tebing Tinggi, Meifiansyah selaku mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Tebing Tinggi, dan Zul Hadin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Mereka menjalani sidang tuntutan di Ruang Sidang Cakra 7 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (9/11/2026). Tuntutan dibacakan oleh JPU dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Theo Pasaribu.
“Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hasbie Ashshiddiqi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan,” ucapnya saat membacakan tuntutan secara bergiliran.
Meifiansyah dituntut tujuh tahun penjara. Sementara Zul Hadin dituntut enam tahun dan enam bulan (6,5 tahun) penjara. Selain itu, ketiga terdakwa juga dituntut denda oleh jaksa masing-masing Rp250 juta.
“Jika dalam waktu satu setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) denda tidak dibayar, kekayaan atau pendapatan para terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk melunasi denda tersebut. Jika para terdakwa tak memiliki kekayaan atau pendapatan yang mencukupi atau tak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara pengganti denda selama 90 hari,” lanjutnya.
Tak hanya itu, ketiga terdakwa juga dituntut oleh jaksa membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara. Hasbie dituntut UP Rp563 juta subsider empat tahun penjara, Meifiansyah Rp200 juta subsider 3,5 tahun penjara, dan Zul Hadin Rp100 juta subsider tiga tahun tiga bulan penjara.
Jaksa menilai perbuatan ketiga terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
“Keadaan memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa Hasbie serta terdakwa Zul Hadin berbelit-belit selama persidangan dan tidak berterus terang di persidangan. Terdakwa Meifiansyah sudah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya,” ujar Theo.
Sedangkan keadaan yang meringankan, menurut jaksa, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, khusus Meifiansyah terus terang di persidangan.
Para terdakwa dan tim advokatnya diberi kesempatan oleh majelis hakim diketuai Deny Syahputra untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada persidangan berikutnya, tepatnya Senin (16/11/2026).
Penulis : Yuli
