MEDAN, SSOL.ID – Pengusaha jasa konstruksi, Yaqub Abdhal Mu’arif, dituntut pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Toni Indra.
Yaqub dituntut karena dinilai terbukti memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim untuk mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025.
Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
“Menuntut agar terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan dan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari,” kata Toni Indra saat membacakan nota tuntutan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (9/11/2026)
Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan tersebut dipimpin Hakim Ketua As’ad Rahim Lubis.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Yaqub terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yakni mengatur tentang pemberian atau janji suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Hal yang memberatkan,kata Penuntut Umum terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan korupsi.Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum. (*)
Penulis : Yuli
