JAKARTA, SSOL.ID – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya.
Berbicara kepada awak media di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), Syahganda menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan informasi yang paling akurat karena ia berada langsung dalam pertemuan terakhir di Istana Negara.
Merujuk pada penjelasan Yusril, secara hukum sudah tidak ada ruang bagi Gibran untuk menggugat persoalan ijazah ke PTUN lantaran Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan final dan mengikat atas perkara dengan materi yang sama, serta Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan banding atau Peninjauan Kembali (PK) karena tidak berstatus sebagai tergugat intervensi.
Sementara itu, terkait mekanisme pengunduran diri Gibran dari kursi wakil presiden, Syahganda enggan memberikan rincian lebih lanjut dan menyerahkan koordinasinya kepada Menko Hukum. (*)
Editor : Dt. Arifin
Sumber Berita: FPII
