MEDAN, SUARASUMUTONLINE. ID – Ucapan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menggratisan biaya SPP dan biaya lainnya untuk tingkat SMA dan SMK negeri di Sumatera Utara mulai tahun ajaran 2025/2026 dengan tujuan mengurangi angka putus sekolah karena biaya. Menjadi Polemik, pasalnya sejak di umumkan oleh Gubernur Sumatera Utara orang tua siswa lalai untuk membayar SPP, dengan harapan akan membantu biaya pendidikan anak-anak dan ucapan itu benar. Nyatanya ucapan itu hanya angin lalu prakteknya, sampai saat ini SMA Negeri di kota Medan masih memungut biaya SPP.
” Seingat saya,beberapa waktu yang lalu bapak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengumumkan hal tersebut pada bulan Juni 2025 yang lalu. Sebagai wali murid saya tentu menyambut gembira hal tersebut, apalagi dalam siaran pers nya beliau bilang terhitung tahun ajaran baru. Berarti sejak bulan Juli 2025. Kenyataanya, begitu mau masuk waktu ujian, siswa di tagih uang sekolah, kalau tidak tidak bisa ikut ujian. Ironisnya lagi, sekarang udah sistem online bayarnya, pakai bank. Lah, buat kami- kami yang gak punya saldo di rekening gimana? Harus isi lagi, trus kami yang punya anak, dua di bangku SMA gimana, terhitung sejak ucapan pak gubernur itu jadi sudah 3 bulan. Jadi yang harus dibayarkan juga 3 bukan kan, kalikan saja 2 anak kali 3 bulan kali Rp. 160.000/bulan, kejam, seperti di jebal diam-diam di masa ekonomi sulit begini, ” Sesal salah seorang wali murid SMA Negeri 21 Medan, Linda (43) warga Jalan Panglima Denai Medan, Kamis ( 11/9).
Benar saja, saat hal tersebut di konfirmasi suarasumutonline.id ke Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Medan Dewi Susanty S, S.Pd., M.Si. kebenaran hal tersebut,bahwa saat ini pembayaran uang SPP melalui Bank.
“Ia, Kita pembayaran melalui bank. Dalam 3 minggu lagi virtual account anak-anak akan di terbitkan.
Pembayaran kita sekarang bisa melalui rekening sekolah di bank BNI. Sesuai dengan arahan pak kadis kita menuju digitalisasi, ” Ujarnya melalui Pesan Whatsapp, Kamis (11/9).
Hal tersebut juga di kuatkan oleh pernyataan Bidang Pembinaan SMA: M. Basir Hasibuan, M.Pd.
” Itu tergantung peraturan sekolah masing masing, untuk transparansi mungkin saja Biar mudah audit, ” Katanya singkat.
Diketahui,Program ini disebut sebagai Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), akan dimulai secara bertahap, dengan prioritas pada daerah terpencil, dan akan menghilangkan pungutan uang komite, SPP, serta biaya tidak resmi lainnya. Kenyataan, tidak ada pengumuman lanjutan dari dinas Pendidikan hingga berita ini di turun kan.
” Itulah, hal ini juga sangat disesalkan, karena antara Legislatif dengan kami sebagai anggota dewan tidak ada pembahasan lanjutan setelah itu, ada memang beberapa waktu yang lalu pertemuan dengan Kepala dinas pendidikan Provinsi Sumut, namun setelah drafnya jadi. Kita evaluasi habis-habisan kadis saat itu, ” Ujar Anggota DPRD Sumut komisi E H Hendra Cipta SE MM, Kamis (11/9).
Hendra mengatakan, bahwa program ini baik untuk masyarakat, namun Dinas Pendidikan dinilai belum siap melaksanakan nya. Karena untuk mencapai ke hal tersebut dibutuhkan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang dianggap mapan.
” Bapak Gubernur dan dinas Pendidikan terlalu dini mengumumkan nya. Lihat akibatnya, masyarakat kecewa ternyata programnya belum berjalan. Dan setahu saya masih berjalan di Kabupaten Nias, itu karena Nias masih perlu perhatian khusus karena banyak masyarakat yang tidak mampu disana. Jika program ini berjalan, bagaimana dengan sekolah yang mapan, seperti SMA Negeri 1 Medan, dan SMA lainnya yang ruang kelasnya pakai AC, apa dibebaskan uang SPP juga. Sedang biaya AC dan fasilitas pendukungnya juga dari SPP, ” tegasnya.
Meski demikian, Hendra mengatakan, bahwa kemungkinan besar SPP gratis itu akan di berlakukan pada tahun Ajaran baru di 2026.
” Kami sempat juga rapat dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa kemungkinan besar akan dilaksanakan program itu pada tahun ajaran 2026. Karena kan harus dengan kesiapan yang matang. Karena kita tahu belanja sekolah hingga honor guru diambil juga dari SPP. Jika Pemprov Sumut sudah merasa mampu melaksakan program gratis SPP. Maka Pemprov juga harus menyiapkan dana talangan untuk tiap-tiap sekolah negeri yang ada di 33 kabupaten kota yang jumlahnya sekitar 700-an sekolah, jika di hitung, dana yang harus disiapkan itu sekitar Rp 500 Miliar /tahun, ” tutup Hendra.
Penulis : Youlie
