MEDAN, SSOL.ID – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Aktivis Republik Indonesia (DPW HARI) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan A.H. Nasution, Medan, Kamis (13/8).
Datang dengan membawa sejumlah isu, massa meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Aksi tersebut digelar menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema:
“Merdeka dari Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”
Koordinator aksi, Reza O.P. Aruan, mengatakan pihaknya membawa sejumlah informasi mengenai proses pengadaan di lingkungan Pemko Medan yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Sedikitnya tiga lingkungan kerja Pemko Medan menjadi sorotan, yakni Bagian Umum, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Perhubungan Kota Medan.
Di Bagian Umum Pemko Medan, massa menyoroti dugaan konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia serta pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional yang disebut mencapai sekitar Rp2,5 miliar.
HARI Sumut juga menyoroti data pengadaan Tahun Anggaran 2026 yang mereka sebut mencapai sekitar 1.520 pekerjaan dengan nilai Rp40,97 miliar, tersebar pada 77 penyedia.
Sorotan lainnya diarahkan ke Dinas Perhubungan Kota Medan.
Massa menyinggung sejumlah pengadaan seperti LPJU, CCTV, marka jalan hingga perlengkapan pendukung lainnya.
Untuk 2025, HARI Sumut menyebut terdapat 129 paket dengan nilai sekitar Rp163,01 miliar. Sementara pada 2026, terdapat 88 paket dengan nilai sekitar Rp161,95 miliar.
Tak berhenti di angka proyek, aktivis juga meminta aparat menelusuri informasi mengenai dugaan pengkondisian paket pekerjaan, konflik kepentingan, afiliasi penyedia, dugaan nepotisme hingga permintaan fee proyek.
Namun, penting dicatat, seluruh informasi dan tudingan yang disampaikan massa dalam aksi tersebut masih berupa dugaan dan belum merupakan kesimpulan hukum.
Karena itu, HARI Sumut mendorong aparat penegak hukum melakukan verifikasi serta pemeriksaan terhadap data dan informasi yang mereka sampaikan. Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum.
Penulis : Yuli
