JAKARTA – SSOL.ID – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas buntut dugaan penyelewengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas dicopot dari jabatannya. Sementara dua pejabat lainnya mendapat peringatan tertulis.
Keputusan tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Amran.
Menurut Amran, pencopotan dilakukan karena para pejabat dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan distribusi pangan bersubsidi.
“Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot,” tegasnya.
Pemerintah menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
Selain sanksi internal, pemerintah juga telah memproses sembilan orang dari pihak swasta. Satu orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara aktor utama masih dalam pendalaman.
Modus Oplos Beras Subsidi
Dugaan penyelewengan dilakukan dengan cara membeli beras SPHP dari Bulog seharga Rp 11.500 per kilogram, kemudian membongkar kemasan dan mengemas ulang ke dalam karung lain sebagai beras premium.
Beras tersebut kemudian diduga dijual dengan harga Rp 17.000 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 12.500 per kilogram.
“Oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini yang harusnya dijual Rp 12.500 per kilogram, dijual ke mereka Rp 11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kan kejahatan,” kata Amran.
Amran menyebut temuan awal sebanyak 600 ton beras SPHP yang diduga dioplos. Temuan itu didapat saat sidak di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Ia menduga jumlahnya bisa mencapai ribuan ton.
“Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas, ini kejahatan,” ujarnya.
Untuk 2026, pemerintah mengalokasikan dukungan sektor pangan di hulu mencapai Rp 160 triliun, termasuk subsidi pupuk, traktor, irigasi, dan subsidi penyerapan beras Bulog sebesar Rp 6.000 per kilogram.
Sumber Berita:
Berita ini diolah dari laporan Kompas.com berjudul “Buntut Dugaan Beras SPHP Diselewengkan, Amran Copot 8 Pejabat Bulog dan Bapanas” yang tayang pada 29 Oktober 2026, dengan tambahan verifikasi dan penulisan ulang redaksi SSOL.ID.
Penulis : Red
