MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan massa dari Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN) di depan Kantor DPRD Kota Medan berlangsung panas. Massa secara terbuka melontarkan kritik keras kepada para wakil rakyat yang dinilai tidak berani menghadapi aspirasi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Ketua FPAN Reza Nasution menuding DPRD Kota Medan tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. Bahkan, dalam orasinya ia menyebut sikap para anggota dewan sebagai bentuk pengecut karena tidak berani menemui massa yang datang menyampaikan aspirasi.
“DPRD ini dipilih oleh rakyat, tapi ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi justru tidak ada satu pun yang berani keluar. Kalau seperti ini, apa gunanya DPRD? Jangan jadi lembaga yang hanya berani di ruang rapat tapi takut pada suara rakyat,” tegas Reza di tengah orasi.
Ia bahkan menyebut sikap bungkam para anggota DPRD sebagai bentuk ketidakberanian politik.
“Kalau tidak berani menjalankan fungsi pengawasan dan takut menggunakan hak interpelasi, lebih baik mundur saja. Jangan jadi wakil rakyat yang hanya diam. DPRD jangan jadi banci politik yang takut pada kekuasaan,” teriaknya disambut sorakan massa.
Desak DPRD Gunakan Hak Interpelasi
Dalam aksinya, FPAN secara tegas mendesak DPRD Kota Medan untuk segera menggunakan Hak Interpelasi terhadap Wali Kota Medan sebagai bentuk pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
FPAN menilai selama satu tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Medan, banyak kebijakan yang perlu dipertanyakan secara terbuka, termasuk arah pembangunan kota serta capaian nyata yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, massa juga menuntut transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut mereka, DPRD harus memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara akuntabel dan tidak membuka celah penyimpangan.
Kritik Kinerja Birokrasi Pemko Medan
Tak hanya menyoroti DPRD, FPAN juga mengkritik kinerja birokrasi Pemerintah Kota Medan yang dinilai lamban dan tidak efektif.
Salah satu sorotan utama adalah lambannya penempatan pejabat strategis serta lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berdampak pada buruknya pelayanan publik kepada masyarakat.
FPAN juga meminta klarifikasi terhadap Surat Edaran Nomor 500.7.1/1540 terkait penataan dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal yang dianggap menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat.
Soroti Kebijakan Kepling dan Pekerja Rentan
Massa juga mengecam kebijakan yang membebankan target kepada Kepala Lingkungan (Kepling) terkait program pekerja rentan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan kerja yang tidak manusiawi.
Menurut FPAN, kebijakan itu berpotensi menjadi praktik eksploitasi terselubung dan bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Kepling yang sudah memiliki beban kerja cukup berat.
Aksi Memanas, Massa Lompat Pagar DPRD
Ketegangan sempat memuncak setelah hampir dua jam massa berorasi tanpa satu pun anggota DPRD yang menemui mereka. Merasa diabaikan, beberapa peserta aksi nekat melompati pagar gedung DPRD untuk mencoba masuk dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun upaya tersebut berhasil dicegah oleh petugas keamanan yang berjaga di lokasi.
Ironisnya, di tengah absennya wakil rakyat, sejumlah mobil mewah milik anggota DPRD terlihat terparkir di halaman kantor. Pemandangan itu semakin menyulut kemarahan massa aksi.
“Mobilnya ada, tapi orangnya tidak ada. Ini bukti mereka tidak peduli pada rakyat,” teriak salah satu peserta aksi.
Ancaman Gelombang Aksi Lebih Besar
Menutup aksinya, FPAN memperingatkan bahwa jika DPRD Kota Medan terus menghindar dan tidak merespons tuntutan mereka, gelombang aksi yang lebih besar akan kembali digelar.
“Anggota dewan tidak boleh alergi terhadap kritik. Jika suara rakyat terus diabaikan, kami akan kembali dengan massa yang jauh lebih besar,” pungkas Reza.
Aksi tersebut menjadi sinyal keras bagi DPRD Kota Medan bahwa publik mulai mempertanyakan keberanian dan komitmen para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Penulis : Yuli
