MEDAN, SSOL.ID – Walikota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se-Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (31/8/2026).
Rakor digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD melalui penguatan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Polri, PT Jasa Raharja serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Rakor menjadi forum koordinasi antara Pemprov dengan seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara dalam upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
Turut hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, http://M.Si., GRCE, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Forkopimda Sumut, para Kepala Daerah se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.
Pemprov Sumut terus merealisasikan penyaluran DBH kepada kabupaten dan kota sepanjang tahun anggaran 2026. Berdasarkan data BKAD Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai kembali menerima alokasi DBH pada gelombang penyaluran 31 Agustus 2026 sebesar Rp9.425.220.888.
Walikota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim sebelumnya telah aktif mengikuti tahapan koordinasi terkait penyaluran DBH. Pada Mei 2026, ia mengikuti rapat zoom yang dipimpin Gubernur Sumut M. Bobby Afif Nasution untuk membahas rencana penyaluran alokasi kurang salur dan DBH pajak rokok Triwulan I TA 2026.
Realisasi DBH per 31 Agustus 2026 ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung pemerataan dan penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan keseimbangan fiskal. Gubernur Sumut sebelumnya mengimbau agar seluruh DBH dikelola secara akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Agus Fatoni menegaskan penggenjotan PAD adalah prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah harus digali, termasuk memperluas sumber pendapatan baru. Penguatan SDM dan digitalisasi diperlukan untuk meminimalisir praktik korupsi,” ujarnya.
Fatoni juga menambahkan peran BUMD dan CSR harus dioptimalkan. Selain itu, dengan adanya opsen PKB, daerah saat ini langsung menerima kontribusi besar terhadap PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD menjadi fokus utama. Ia menyebut Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber utama PAD.
“Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan. Saya minta dukungan penuh dari seluruh Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Walikota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut baik pelaksanaan rakor ini sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemprov dan Kabupaten/Kota.
Harapan Pemko Tanjungbalai ke depan, penyaluran DBH tepat waktu agar program prioritas daerah tidak terhambat. Selain itu Mahyaruddin meminta dukungan sinkronisasi data pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghindari tumpang tindih dan potensi kehilangan pendapatan.
“Seluruh upaya peningkatan pendapatan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)
Penulis : Herman Chan
