MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Hasyim, menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak menjamin lahirnya pemimpin daerah yang bersih dari praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi sikap PDIP yang sebelumnya secara tegas menolak gagasan Pilkada dilakukan melalui DPRD.
“Tidak ada jaminan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD tidak akan korup. Karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk mengubah pemilihan kepala daerah langsung menjadi pemilihan oleh DPRD,” ujarnya, Minggu (10/1).
Menurutnya, sikap PDIP menolak Pilkada tidak langsung merupakan langkah yang tepat demi menjaga nilai-nilai demokrasi. Ia menegaskan Pilkada secara langsung adalah hak politik rakyat sekaligus salah satu capaian penting era reformasi.
“Pemilihan langsung adalah wujud kedaulatan rakyat. Mengembalikan pilkada ke DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang berpotensi merusak prinsip dasar kedaulatan rakyat,” kata mantan Ketua DPRD Kota Medan itu.
Menyikapi fenomena korupsi, Ia menepis anggapan tingginya kasus korupsi kepala daerah disebabkan oleh sistem pemilihan langsung. Menurutnya, terdapat banyak cara untuk menekan praktik korupsi tanpa harus mencabut hak pilih rakyat.
“Salah satu upaya penting adalah terus mengedukasi masyarakat agar menolak politik uang. Jika politik uang bisa ditekan, kualitas demokrasi dan kepemimpinan juga akan meningkat,” ucapnya.
Ketua DPC PDIP Kota Medan itu menilai Pilkada melalui DPRD justru berisiko mengembalikan demokrasi ke tangan elite dan membuka ruang lebar bagi praktik politik transaksional. Padahal, demokrasi sejatinya tidak boleh dibatasi hanya pada kesepakatan segelintir orang.
Ia menambahkan, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi yang lebih kuat, serta keberanian untuk berpihak kepada kepentingan publik. Sebaliknya, tanpa mandat rakyat, kekuasaan berpotensi kehilangan arah dan tanggung jawab moral.
“Bung Karno telah menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan langsung adalah cara paling jujur untuk menjaga demokrasi. Ketika hak pilih rakyat dicabut, demokrasi kehilangan jiwanya,” tuturnya.
Atas dasar itu, ia bersama PDIP menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama rakyat dalam menjaga hak pilih dan menolak segala bentuk pelemahan demokrasi.
“Ini bukan hanya soal PDIP, tetapi soal hak-hak konstitusional rakyat. Kami menolak kembalinya pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” ucapnya.
Penulis : Yuli
