MEDAN, SUARASUMUTONLINE. ID– Bertempat di Disnaker Sumut, Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bapendasu melaksanakan Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Ketenagakerjaan, Kamis (14/8).di Dinas Tenaga Kerja Provsu Jalan Asrama Medan.
Dalam arahannya, wakil Gubernur Sumatera Utara menyampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumut menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi. Khususnya melalui perpanjangan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) serta membuka peluang pendapatan baru melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
” Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi yang dikutip dari perpanjangan izin tinggal Tenaga Kerja Asing dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, ” Urai Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya Bsc, Kamis (14/8).
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut menyampaikan, pihaknya akan memaksimalkan potensi PAD dengan memanfaatkan kewenangan yang ada, salah satunya pengelolaan layanan perpanjangan izin TKA.
“Selain itu, pembentukan LSP di lingkungan Disnaker diharapkan dapat memberikan layanan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja lokal, sekaligus menjadi sumber PAD baru tanpa membebani masyarakat, kata”, Ir. Yuliani Siregar, M. AP.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Ir Ardan Noor M. M menjelaskan, Tim Optimalisasi PAD yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumut bertugas mencari strategi peningkatan pendapatan melalui retribusi baru tanpa mengandalkan pajak.
“Setiap OPD diminta berinovasi dalam menciptakan sumber retribusi dari layanan yang dimiliki dengan tetap mengedepankan asas kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, perencanaan target PAD harus berbasis pada instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diiringi pengawasan maksimal, termasuk pendataan jumlah TKA yang valid di Sumatera Utara, ” Jelasnya.
Wakil Gubernur Sumut juga menegaskan bahwa kepala daerah terpilih wajib menyelaraskan visi dan misi pembangunan daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia mengkritisi bahwa banyak rencana PAD di OPD yang belum sesuai dengan potensi riil di lapangan, sehingga Tim Optimalisasi PAD memiliki tugas strategis untuk memaksimalkan potensi tersebut. Menurutnya, potensi pendapatan daerah bersumber dari empat sektor, yaitu pajak, retribusi, pendapatan lain-lain yang sah, dan sumber lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan.
“Bapenda berperan sebagai koordinator pendapatan daerah, tetapi pelaksana pengumpulan PAD di lapangan adalah OPD. Karena itu, OPD harus berperan aktif sebagai ‘penambang’ PAD dengan memiliki data detail jumlah TKA di Sumut, termasuk masa berlaku izin, lokasi kerja, sektor usaha, dan perusahaan tempat mereka bekerja. Pengawasan terhadap penggunaan TKA juga harus dilakukan dengan SOP yang jelas,” ujar Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa realisasi PAD tahun berjalan akan menjadi acuan penetapan target PAD tahun berikutnya. Hasil rekomendasi Tim Optimalisasi PAD nantinya akan menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026.
“Dengan langkah ini, diharapkan setiap OPD, termasuk Disnaker Sumut, dapat mengoptimalkan potensi retribusi yang ada, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara, ” tutupnya.
Penulis : Youlie
