MEDAN, SSOL.ID – Ketua Harian DPP Himpunan Advokat Rakyat Indonesia (HARI), HM Nezar Djoeli, menyikapi peristiwa penggerebekan Pondok Pesantren (Ponpes) HQ di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang melibatkan personel kepolisian dan Brigade Mobil (Brimob).
Nezar menilai peristiwa tersebut menjadi catatan penting bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama menyangkut keberadaan anak-anak di bawah umur yang sedang beristirahat di lingkungan pesantren.
“DPP HARI menyikapi persoalan yang terjadi di Sukoharjo, di mana satuan Brimob melakukan penggerebekan di tengah malam saat siswa-siswa di bawah umur sedang tertidur. Namun, peristiwa yang memilukan ini menjadi catatan dan pengalaman kita agar tidak terulang lagi,” ucap Nezar, Senin (2/11/2026).
Di sisi lain, Nezar juga mengingatkan pihak pondok pesantren agar setiap pengambilan keputusan maupun tindakan di lapangan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah dan kepolisian.
“Kawan-kawan yang di pesantren juga agar jangan terulang kembali mengambil keputusan tanpa ada koordinasi dengan pihak pemerintah dan kepolisian sebelum melakukan aksi. Ini menjadi catatan penting juga,” ungkapnya.
Menurut Nezar, kedua persoalan tersebut harus dilihat sebagai satu rangkaian peristiwa yang perlu diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif.
Karena itu, DPP HARI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mengambil langkah penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat sehingga tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.
“Dari dua hal yang berbeda ini, kami melihatnya sebagai sebuah rangkaian kasus yang terjadi di Sukoharjo. Kami meminta kepada Kapolri, Pak Suyudi, agar dapat menyelesaikan ini secara musyawarah dan mufakat sehingga mencapai sebuah win-win solution atas peristiwa ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Nezar menegaskan DPP HARI siap bersinergi dan memberikan dukungan apabila dibutuhkan dalam membantu penyelesaian persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Dan kami yakin dari DPP HARI akan men-support apabila diperlukan oleh Pak Kapolri dalam membantu urusan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Nezar.
Diketahui, peristiwa penggerebekan Ponpes HQ di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, terjadi pada Selasa (27/10/2026) dini hari sekitar pukul 03.20 WIB.
Saat sebagian besar penghuni pondok pesantren masih terlelap, sejumlah anggota kepolisian bersama personel Brimob bersenjata lengkap mendatangi lokasi.
Kedatangan aparat tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada September 2026.
Namun, proses penggeledahan tersebut menuai sorotan setelah muncul dugaan intimidasi terhadap 12 santriwati dan empat ustazah yang berada di dalam pondok pesantren.
Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar penanganannya dilakukan secara profesional, proporsional, serta tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan. (*)
Penulis : Yuli
