TANJUNGBALAI – SSOL.ID – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Energy of Harmony Kota Tanjungbalai menegaskan komitmen pemuda dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Kopi Darat dan Dialog Hukum yang digelar di Tanjungbalai, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Bukan sekadar forum edukasi, dialog ini menjadi peringatan keras bahwa penegakan hukum harus menghadirkan perubahan nyata, bukan hanya retorika.
Hadir dalam forum tersebut perwakilan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kepemudaan (OKP), dan organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Soroti Tiga Persoalan Utama
Dalam dialog, KNPI menyoroti tiga persoalan utama yang masih menjadi penghambat perlindungan korban.
Pertama, masih rendahnya keberanian pelapor atau korban untuk melapor. Kedua, lemahnya koordinasi antar-institusi penegak hukum dan layanan perlindungan. Ketiga, adanya celah hukum yang sering membuat pelaku kekerasan lepas dari sanksi yang setimpal.
Plt. Ketua KNPI Energy of Harmony Kota Tanjungbalai, Muhammad Azri, S.H., menegaskan pemuda tidak boleh hanya menjadi saksi bisu.
“Dialog ini menuntut tindakan. Kita harus menumbuhkan keberanian melaporkan, memastikan aparat merespons cepat, dan menutup celah hukum yang menghambat perlindungan korban,” tegas Azri di hadapan peserta dialog.
Menurut Azri, kekhawatiran pemuda muncul karena masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah yang belum mendapatkan resolusi yang memuaskan bagi korban.
Tuntut Layanan Terpadu dan Transparansi Data
Dalam sesi diskusi, para peserta membahas secara mendalam mengenai hak-hak perempuan dan anak, mekanisme pelaporan yang aman, serta strategi kolaborasi antara masyarakat sipil, pemuda, dan aparat penegak hukum.
Peserta forum menyepakati perlunya pembentukan layanan terpadu yang mudah diakses korban, pelatihan respons cepat bagi aparat, serta program pencegahan yang berkelanjutan hingga ke tingkat desa dan sekolah.
Isu lain yang mengemuka adalah transparansi data kasus kekerasan. Data kasus di daerah dinilai masih tersebar parsial dan tidak terintegrasi, sehingga menghambat langkah pencegahan berbasis bukti.
“Tanpa data yang akurat, intervensi menjadi reaktif dan tidak tepat sasaran,” ujar salah satu aktivis perempuan yang hadir dalam dialog tersebut.
Dorong Langkah Konkret
KNPI berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai acara seremonial, melainkan memicu langkah konkret.
Adapun langkah konkret yang didorong meliputi pembentukan forum koordinasi lintas sektor di tingkat Kota Tanjungbalai, peningkatan kapasitas layanan pengaduan, dan kampanye kesadaran hukum yang menjangkau keluarga serta lembaga pendidikan.
Kehadiran unsur pemerintah dan Forkopimda dalam kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal komitmen bersama untuk menutup celah perlindungan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Kegiatan ini menegaskan pesan kuat bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya urusan korban atau organisasi sosial saja. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan keberanian pelapor, komitmen penegak hukum, dan peran aktif pemuda sebagai agen perubahan.
“Tanpa langkah nyata, dialog akan kembali menjadi acara rutin tanpa dampak bagi mereka yang paling rentan,” tutup Azri.
Penulis : Herman Chan
Editor : B. Nasution
