MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang dari wilayah Toba, Tapanuli Utara, Samosir, dan Simalungun, Humbahas dan Tapsel menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/4).
Setelah sebelumnya, massa forum juga melakukan aksi serupa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta DPRD Provinsi Sumatera Utara
Aksi ini berfokus pada tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat serta Menteri Kehutanan terkhusus Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Massa menilai, penghentian aktivitas perusahaan telah memicu penurunan tajam kondisi ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
Pimpinan aksi, Maju Butarbutar, menegaskan bahwa masyarakat kini menghadapi tekanan ekonomi serius akibat hilangnya sumber mata pencaharian. Penurunan pendapatan disebut telah berdampak luas hingga ke berbagai sektor kehidupan.
“Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan menurun drastis. Dampaknya sudah meluas,” ujarnya.
Dimana, elemen masyarakat yang tergabung dalam forum itu, merupakan para petani hutan, sopir truk pengangkut, petani tumpang sari, UMKM, sekolah-sekolah binaan dan masih banyak lagi sektor ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung yang jumlahnya pencapai 13.000-orang.
Selain mendesak pembukaan kembali TPL, massa juga menuntut langkah cepat dan konkret dari Gubernur Sumatera Utara dalam merespons situasi tersebut. Mereka menilai, tanpa kebijakan strategis yang terukur, kondisi sosial ekonomi masyarakat akan semakin memburuk.
“Forum Masyarakat Berjuang turut meminta keterlibatan aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kepolisian, Kejaksaan, DPRD Sumut, dan instansi terkait, untuk menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel,” tegas Maju Butarbutar, didampingi Ketua Forum Masyarakat Berjuang Erwin Sitorus, Sekretaris Saut Ternama Sitorus, Bendahara Parlindungan Marpaung, dan Koordinator Aksi Paulo Manurung.
Dalam tuntutan lainnya, massa mendesak pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pembakaran lahan, perusakan lingkungan, serta aktivitas ilegal di sejumlah wilayah. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Termasuk sejumlah lahan yang telah dibakar oknum dan sudah ditangani Tim Satgas PKH dengan pendirian plank larangan pembakaran lahan. Namun plank dimaksud telah dicabut paksa oleh sekelompok oknum.
Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Erwin Sitorus, menyoroti dampak kebijakan yang tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga pendidikan.
Ia menyebut banyak anak terancam putus sekolah hingga mahasiswa berhenti kuliah akibat keterbatasan biaya.
Massa juga mengingatkan potensi konflik sosial yang dapat muncul jika kondisi ini terus dibiarkan, terutama akibat meningkatnya pengangguran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebagai solusi, mereka menuntut pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi yang nyata, termasuk penyediaan lapangan kerja alternatif dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.
“Kita memohon kepada Gubernur Bobby Nasution menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah. Anak-anak kami terancam putus sekolah. Kami sudah kehilangan mata pencarian,” ungkapnya.
Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret yang berpihak pada masyarakat serta menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan.
Penulis : Yuli
