0Presiden Republik Indonesia diminta untuk mengevaluasi kembali dan menasehati para menterinya sebelum mengambil keputusan yang bisa menjadi polemik diantar rakyat nya. Terkait sengketa 4 Pulau antara Aceh dengan Sumut.
” Mendagri jangan sesuka hatinya saja mengambil keputusan yang ujung-ujungnya nya membuat Presiden harus turun tangan. Para menteri adalah perpanjangan tangan Presiden, pembantu Presiden dalam mempermudah menjalankan roda pemerintahan dalam mengambil keputusan dan kebijakan, bukan malah memperkeruh suasana dan menjadi polemik di masyarakat. Yang pada akhirnya, Presiden juga yang turun langsung, apa guna dan tugasnya menteri?, ” Tegas Bachtiar ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP) FKMPP Bachtiar SH kepada Suarasumutonline.id senin (16/6).
Lebih lanjut, Bachtiar mengatakan keputusan yang diambil oleh mendagri terkait 4 Pulau milik aceh ke Sumatera Utara merupakan keputusan yang salah dan melanggar perjanjian antara Aceh dan Sumatera Utara.
” Pertama yang di langgar oleh Mentri Dalam Negeri adalah penandatanganan kesepahaman antara Gubernur Aceh saat itu, Prof Dr Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar pada tahun 1992 soal batas administrasi di wilayah Singkil dan Tapanuli. Acara itu disaksikan Menteri Dalam Negeri Rudini. Dan disepakati lah ke 4 Pulau itu masuk ke wilayah Aceh. Kedua adalah Undang-undang Pemerintahan Aceh serta ada juga putusan Mahkamah Agung (MA) no. 01.P/HUM/2013 yang menolak gugatan Sumut dan tercatat juga dalam arsip Nasional Kementrian Dalam Negri, ini kenapa tiba-tiba ada keputusan bahwa Pulau itu di alihkan ke Sumatera Utara, sehingga menjadi polemik diantar masyarakat Aceh dengan Sumatera Utara, ” ujar Bachtiar.
Bachtiar juga menyayangkan keputusan Gubernur Sumatera Utara yang langsung datang ke Aceh menjumpai Gubernur Aceh perihal 4 Pulau ini.
” Seharusnya, sebelum menjumpain Gubernur Aceh, Gubsu diskusi dulu, rapat dulu dengan jajarannya, dia kan punya Biro Hukum dan Biro-Biro yang lain, terkait masalah seperti ini, tidak harus datang ke Aceh untuk jumpa Gubernur Aceh yang akhirnya menciptakan pergerakan baru dan opini-opini liar di masyarakat dan meresahkan, ” Tambahnya.
Tapi Bachtiar juga memaklumi hal tersebut karena memang Gubsu juga baru menjabat dan baru 5 tahun aktif di politik dan pemerintahan.
” Kita paham beliau masih baru dan belum berpengalaman, dan masih banyak harus belajar. Tapi yang jelas saran saya, kembalikan saja ke 4 Pulau itu ke Aceh, karena memang ke 4 (empat) Pulau itu milik Aceh, dan sudah tidak bisa di tawar, ” Tutupnya.
Yeolie
