MEDAN, SSOL.ID- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Senin (9/11/2026). Dalam aksinya mereka membawa lima tuntutan terkait penanganan pascabencana, kesejahteraan pendidikan, hingga evaluasi kebijakan pemerintah.
Aliansi tersebut terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah. Isu yang diangkat mulai dari percepatan pemulihan pascabencana di Sumut, kesejahteraan sektor pendidikan, hingga evaluasi berbagai program dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam pernyataan resminya, mahasiswa menegaskan demokrasi bukan sekadar proses pergantian kekuasaan. Menurut mereka, demokrasi juga menuntut keberanian pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat, menjamin kebebasan berekspresi, serta memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada kepentingan publik.
Aksi tersebut sempat diwarnai penolakan ketika dua anggota Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi dari Fraksi Gerindra dan Ahmad Darwis dari Fraksi PKS, menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Namun, mahasiswa menolak kehadiran kedua anggota dewan tersebut. Mereka bersikeras agar aspirasi disampaikan langsung kepada pimpinan DPRD Sumut.
Massa aksi meminta Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, turun menemui mereka secara langsung.
“Kami ingin bertemu dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, bukan Anda. Kami tidak butuh janji kosong atau retorika basi; kami menuntut jawaban pasti dari pimpinan lembaga ini,” tegas salah seorang pengunjuk rasa kepada Subandi.
Penolakan tersebut membuat upaya mediasi antara mahasiswa dan anggota DPRD tidak berjalan sesuai harapan. Pertemuan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pimpinan dewan pun belum terlaksana.
Menanggapi situasi itu, Subandi yang menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Sumut memilih kembali masuk ke gedung DPRD untuk berkomunikasi dengan pimpinan dewan. Saat itu, pimpinan DPRD Sumut diketahui sedang mengikuti rapat Badan Anggaran.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Menggugat yakni:
1. Mendesak percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara.
2. Menuntut jaminan kesejahteraan bagi sektor pendidikan dan para pendidik.
3. Mendesak evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan secara nasional karena dinilai tidak tepat sasaran.
4. Mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kejelasan terkait kompensasi atas pemadaman listrik (blackout) di Sumatera Utara.
5. Mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan yang serius, terukur, dan berkelanjutan.
Penulis : Yuli
