MEDAN, SSOL.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Cipayung Plus menyampaikan enam tuntutan rakyat (Entura) dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (17/6) malam.
Enam tuntutan itu yakni:
1. Reformasi Total Program Prioritas Pemerintah MBG, Koperasi Merah Putih dan Energi Nasional (BBM)
2. Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Hentaskan Kemiskinan & Pengangguran
3. Wujudkan Ekonomi Berdikari Berdasarkan Amanat Pasal 33 UUD 1945
4. Stabilitas Nilai Rupiah, dan Perkuat Ketahanan Energi Nasional
5. Berantas Korupsi Hentikan Pemborosan Anggaran Negara
6. Wujudkan Pemerintahan yang Demokratis Transparan & Berpihak Kepada Rakyat
Massa sempat memanas dengan membakar ban, dan menggoyangkan pagar gedung DPRD Medan. Alasannya, tak satu pun anggota DPRD Medan berani menemui massa aksi dari mahasiswa dan masyarakat.
Aparat gabungan TNI-Polisi DAN Satpol PP sempat kewalahan menenangkan massa yang kecewa dan emosi tak disambut anggota DPRD Medan. Namun setelah hampir satu jam, Plt Sekwan DPRD Medan, Erisda Hutasoit Muncul menerima massa dan enam tuntutannya.
“Kami sengaja malam aksi karena kebijakan pemerintah sering dilakukan malam-malam saat rakyat tidur. Kami datang menyampaikan enam tuntutan rakyat, Entura,” kata perwakilan massa dari GMNI, Zulfadli saat berdialog dengan Erisda Hutasoit.
Merespons tuntutan massa, Erisda Hutasoit menerima enam tuntutan yang tertera di secarik kertas. Lalu Erisda menandatangani sebagai simbol telah menerima enam tuntutan.
“Saya menerima enam tuntutan yang disampaikan adik-adik mahasiswa Cipayung Plus. Selanjutnya akan saya sampaikan ke pimpinan DPRD Medan dan anggota DPRD,” kata Erisda Hutasoit yang duduk di atas aspal bersama mahasiswa.
Massa yang datang menggunakan sejumlah mobil pikap lengkap dengan pengeras suara itu pun akhirnya membubarkan diri. Mereka dikawal polisi, sembari membersihkan sampah sisa-sisa unjuk rasa.
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap kondisi ekonomi yang kian sulit, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai amburadul, hingga berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap belum menjawab harapan rakyat.
Aksi mahasiswa di DPRD Medan mencerminkan meningkatnya kritik publik terhadap kondisi ekonomi, program prioritas pemerintah, dan tata kelola kebijakan yang dinilai belum optimal, sementara diterimanya enam tuntutan oleh pihak DPRD menjadi awal penting yang perlu diikuti langkah konkret agar aspirasi tidak berhenti pada simbol penerimaan saja.
Penulis : Indah
