MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Berantas Korupsi bersama elemen masyarakat mendatangi Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) terkait evaluasi kinerja aparat penegak hukum (APH), Kamis (7/5).
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai menjadi perhatian publik dan harus segera ditindaklanjuti. Mereka meminta penuntasan polemik ijazah bermasalah yang menyeret sejumlah kepala daerah di Sumut.
Beberapa nama yang disoroti di antaranya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, Wakil Bupati Langkat, serta sejumlah pejabat daerah lainnya yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
“Kami mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan smart board, polemik pengelolaan aset Bank Sumut, termasuk persoalan lahan di Medan Club yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi,” ujar Saharudin, perwakilan massa aksi.
Dalam aksinya, massa juga menyinggung persoalan penanganan masalah sosial dan penyakit masyarakat, khususnya di kawasan Medan Utara. Mereka meminta pemerintah dan aparat terkait lebih serius dalam melakukan pengawasan dan penindakan.
Setelah sekitar 10 menit melakukan orasi, Kepala Humas Sekretariat DPRD Sumut, Sofyan, menerima berbagai tuntutan tersebut dan berjanji akan segera meneruskannya kepada pimpinan serta anggota DPRD Sumut.
“Terima kasih atas kehadiran dan aspirasi yang disampaikan melalui berbagai tuntutan ini. Berkas tersebut akan segera kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.
Penulis : Yuli
