Kunker Plh Wali Kota Tanjungbalai Ke BPS Sumut Bahas Sinkronisasi IKK 

- Jurnalis

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANJUNG BALAI- SSOL. ID – Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Bapperida Mariani dan Kadis PUTR Tety Juliani Siregar melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara, Medan, Senin (8/6/2026). Plh Wali Kota dan rombongan diterima Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Asim Saputra

Dalam pertemuan, Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengatakan pihaknya (Pemko Tanjungbalai) berkonsultasi langsung dengan BPS Propinsi Sumut dalam rangka memperoleh pemahaman dan informasi seluas-luasnya tentang teknis penetapan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Tanjungbalai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Hal yang menjadi bahasan dalam pertemuan yakni menyangkut teknis data-data pembangunan IKK diantaranya ketersediaan harga-harga bahan material, bahan pabrikan, upah dan biaya sewa alat berat, jelas Fadly

Baca Juga :  Pemkab Deli Serdang Rehabilitasi Toilet Sekolah Dasar

“Tujuan pertemuan untuk mengevaluasi dan menyinkronkan IKK yang memengaruhi besaran alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN,” tuturnya

Dikatakannya lagi, hal ini berkaitan dengan IKK Kota Tanjungbalai yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) diarahkan untuk mendorong penguatan fiskal daerah. TKD diperuntukkan bagi belanja pokok pemerintah daerah yang sumber dananya diantaranya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Lebih lanjut Plh Wali Kota mengatakan Alokasi DAU ke masing-masing daerah berdasarkan perhitungan yang mempertimbangkan data-data dasar diantaranya data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagai faktor penyesuai terbesar. Selanjutnya diketahui bahwa terjadi penurunan nilai IKK Kota Tanjungbalai sebesar 0,32 poin yakni dari sebesar 94,78 poin di tahun 2024 menjadi sebesar 94,46 poin di tahun 2025. Hal ini diperkirakan dapat berpengaruh pada besaran alokasi DAU Kota Tanjungbalai tahun 2027 mendatang.

Baca Juga :  Pendawa Deli Serdang Gelar Halal Bi Halal

Oleh karenanya, Plh Wali Kota meminta bimbingan dan petunjuk dari BPS Sumut dalam memberikan pemahaman langsung terkait yang disampaikan.

Ketersediaan data yang valid menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan visi Tanjungbalai Emas (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera), tambahnya lagi

“Kolaborasi ini akan semakin memantapkan arah kebijakan pembangunan kota yang didukung oleh data akurat dan terpercaya,” Pungkas Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.

Penulis : Herman Chan

Follow WhatsApp Channel suarasumutonline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pimpin Rakorpem Realisasi Anggaran Wali Kota MahyaruddinSalim, Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD
Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina
Batas Waktu Semakin Dekat Namun P-APBD Deli Serdang Belum Juga di Tetapkan
Pemkab Deli Serdang Tegaskan Telah Memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan Sesuai Prosedur Hukum
Ketua Gapensi Langkat Kecewa Sikap Plh Kadis Pendidikan, Singgung Isu Fee Proyek 17 Persen
Penerima PKH di Langkat Diminta Teken Blangko Pengunduran Diri Bermaterai
PETI Tak Kunjung Tuntas, Ketua GM GRIB Jaya Desak Satgas Madina Dibubarkan
Dilema Proyek, Jalan Yang Rusak Diperbaiki Namun Jalan Lama Yang Baik Jadi Malah Rusak Akibat Truk Material di Tanjung Garbus II
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 19:09 WIB

Pimpin Rakorpem Realisasi Anggaran Wali Kota MahyaruddinSalim, Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD

Senin, 21 September 2026 - 18:11 WIB

Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina

Senin, 21 September 2026 - 00:03 WIB

Batas Waktu Semakin Dekat Namun P-APBD Deli Serdang Belum Juga di Tetapkan

Minggu, 20 September 2026 - 12:19 WIB

Pemkab Deli Serdang Tegaskan Telah Memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan Sesuai Prosedur Hukum

Jumat, 18 September 2026 - 21:09 WIB

Ketua Gapensi Langkat Kecewa Sikap Plh Kadis Pendidikan, Singgung Isu Fee Proyek 17 Persen

Berita Terbaru

Daerah

Aktivis Minta Satgas PETI Sasar Pemodal Tambang di Madina

Senin, 21 Sep 2026 - 18:11 WIB