MEDAN, SUARASUMUTONLINE.ID – Sesuai dari hasil kajian disertai bukti administrasi yang di himpun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMN Al-Washliyah Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.270.485.752 pada tahun anggaran 2026 untuk program pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.
Ironinya dari total anggaran tersebut, sorotan tertuju pada komponen belanja modal senilai Rp2,7 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan satu unit kendaraan dinas roda empat jenis LC 300 GR Sport 4×4 A/T.
berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinkes Sumut. Program ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terbagi dalam dua komponen utama yakni Belanja Operasi: Rp2.570.485.752: Belanja Modal: Rp2.700.000.000 dengan total: Rp5.270.485.752.
Artinya, lebih dari 51 persen total anggaran program justru terserap untuk satu unit kendaraan dinas bermotor perorangan yang disebut diperuntukkan bagi penanganan pascabencana. Kendaraan tersebut masuk kategori belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan, bukan kendaraan operasional lapangan seperti ambulans atau kendaraan medis khusus.
Ketika ditelusuri data dan informasi tentang spesifikasi kendaraan dimaksud. Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 4×4 A/T (GR-S) adalah SUV premium termahal dengan mesin diesel F33A-FTV 3.3L V6 Twin Turbo, menghasilkan tenaga 301 hp dan torsi 700 Nm. Dilengkapi penggerak 4×4, transmisi otomatis 10-percepatan, serta fitur GR Sport eksklusif (E-KDSS, AVS). Harganya di beberapa dealer berkisar Rp2,6 – 2,8 miliar (per awal 2026).
Khairum Siregar Wakil Presiden Mahasiswa menegas kan hal tersebut sangat tidak wajar karena masih banyak kebutuhan yang lebih penting dari pada mengalokasikan dana untuk pengadaan kendaraan Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 4×4 A/T (GR-S)
“Meski Dinkes Sumut berdalih terjadi “salah klik” karena keterbatasan waktu dan ketiadaan nomenklatur bus dalam sistem, persoalan ini tetap menyisakan tanda tanya serius terkait akuntabilitas dan ketelitian perencanaan anggaran, ” katanya Selasa (28/4).
Publik kini menunggu konsistensi Dinkes Sumut untuk benar-benar merevisi dokumen anggaran tersebut, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah belanja krisis kesehatan benar-benar berpihak pada kebutuhan riil pelayanan masyarakat, bukan tersesat pada spesifikasi kendaraan mewah di atas kertas.
Penulis : Yuli
